KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) meluncurkan strategi diplomasi energi bersih sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri. Pemerintah menegaskan kemitraan internasional ke depan bukan hanya cukup berbasis investasi, melainkan harus menghasilkan transfer teknologi, produksi bersama, dan penguatan kapasitas industri nasional.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Muhamad Takdir, menyatakan diplomasi energi perlu memastikan koherensi antara kebijakan luar negeri, strategi industri, dan agenda pembangunan.

“Diplomasi transisi energi harus menjamin keadilan, saling menguntungkan, serta menghasilkan dampak pembangunan jangka panjang, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menghadapi kompetisi global yang semakin ketat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

IHSG Berfluktuasi, Mirae Asset Tekankan Pentingnya Diversifikasi Portofolio

Strategi tersebut dirumuskan bersama Synergy Policies dan didukung ViriyaENB. Dokumen kebijakan ini menyoroti meningkatnya kompetisi geopolitik atas rantai pasok mineral kritis, kebijakan industri hijau, serta dominasi teknologi bersih yang berpotensi menekan posisi negara berkembang.

Baca Juga: Kemenperin dan Kemenlu Kerjasama Dorong Investasi dan Ekspor RI

Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menegaskan transisi energi menyangkut kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Bagi Indonesia, transisi energi bersih tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan ekonomi dan otonomi strategis,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan transformasi tak diukur dari derasnya investasi semata.

“Transformasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya arus modal yang masuk, namun dari penguatan kapabilitas domestik, peningkatan nilai tambah produksi, serta daya saing jangka panjang.”

Senior Advisor Synergy Policies, Marzuki Darusman, menekankan perlunya mobilisasi kebijakan yang sistemik.

“Pendekatan whole-of-nation merupakan keniscayaan. Pendekatan ini menyelaraskan kebijakan luar negeri, strategi industri, sistem keuangan, serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.

Baca Juga: Strategi Energi Bersih: Gas Tangkulo Topang Kebutuhan PLN EPI

Dukungan juga datang dari Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Mohamad Fadhil Hasan, menyambut baik inisiatif Kemenlu dan Synergy Policies dalam memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dalam agenda transisi energi.

“Kami berkomitmen untuk memastikan kementerian luar negeri, Synergy Policies serta seluruh mitra yang hadir guna memastikan percepatan transisi energi bersih dapat segera membuahkan hasil sesuai dengan target nasional,” ucapnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, menilai dukungan penuh Kemenlu menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas aktor.

“Transisi energi merupakan agenda jangka panjang yang menuntut komitmen kuat serta sinergi lintas pemangku kepentingan. Dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri terhadap program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara aktor negara dan non-negara,” ujarnya.

Perumusan strategi ini melibatkan forum lintas sektor sejak Agustus 2025, termasuk kementerian/lembaga, Dewan Energi Nasional (DEN), Danantara, pelaku usaha, akademisi, dan media.

Baca Juga: Kanada Lirik Indonesia, Agrifood dan Energi Bersih Jadi Andalan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News