KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) terus mendorong implementasi kerangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia melalui pelaksanaan Program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan. Pada 2025, Kemenpar menggandeng PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan berhasil mensertifikasi 10 desa wisata di berbagai daerah. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan desa wisata, sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata nasional yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Sertifikasi dilakukan untuk menetapkan status mutu, standar, dan kualitas desa wisata melalui mekanisme penilaian dan audit berbasis kriteria pariwisata berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Parekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Proses sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Indonesia Sustainable Tourism Council (LS Pr-ISTC) yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Desa wisata yang mengikuti program ini merupakan desa berstatus maju atau mandiri serta memiliki rekam jejak prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
Baca Juga: H-7 Libur Natal 2025, Jasa Marga Catat 154.000 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek Dari total 10 desa wisata yang tersertifikasi, empat desa difasilitasi langsung oleh Kemenpar RI, yakni Desa Wisata Wanurejo (Kabupaten Magelang, Jawa Tengah), Desa Wisata Krebet (Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta), Desa Wisata Les (Kabupaten Buleleng, Bali), dan Desa Wisata Senaru (Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat). Sementara itu, enam desa lainnya memperoleh sertifikasi melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR) BCA, yaitu Desa Wisata Dayun (Kabupaten Siak, Riau), Desa Wisata Kreatif Terong (Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung), Desa Wisata Tamansari (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Desa Wisata Pentingsari(Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta), Desa Wisata Taro (Kabupaten Gianyar, Bali), dan Desa Wisata Bilebante(Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat). Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa sertifikasi menjadi instrumen penting untuk mendorong desa wisata naik kelas. “Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan desa wisata tidak hanya menjadi destinasi unggulan, tetapi juga dikelola dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat setempat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/12). Ia menambahkan, program ini sejalan dengan
Sustainable Development Goals (SDGs) dan pilar pembangunan desa wisata yang mencakup aspek ekonomi, sosial-budaya, serta lingkungan. Dari sisi sektor swasta, Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung agenda pariwisata berkelanjutan pemerintah. “Kami meyakini inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Enam dari 10 desa tersertifikasi merupakan Desa Bakti BCA, dan kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Ke depan, Kemenpar berharap semakin banyak desa wisata yang tersertifikasi sehingga tercipta ekosistem pariwisata nasional yang berdaya saing global dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Sementara itu, Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono menyatakan komitmen berkomitmen mendukung Kementerian Pariwisata dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan. Kami meyakini inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. "Kami juga bersyukur karena dari 10 desa yang meraih sertifikat, enam diantaranya merupakan Desa Bakti BCA. Kami berharap kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pariwisata,” ujarnya. Kemenpar RI berharap dengan semakin banyaknya desa wisata yang tersertifikasi, akan
tercipta ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing global, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Baca Juga: RUPSLB Sahkan RKA 2026, JIEP Perkuat Transformasi Bisnis dan Pertumbuhan Kawasan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
