JAKARTA. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berjanji akan segera membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di seluruh wilayah kumuh di Indonesia. Tujuannya, untuk meminimalisasi tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh yang tidak sehat di seluruh provinsi di Tanah Air. Janji tersebut dilontarkan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Agus Sumargiarto dalam siaran persnya yang diterima KONTAN, Rabu (23/10). Diharapkan dengan pembangunan fasilitas MCK ini, masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh memiliki kualitas hidup yang lebih bersih dan tertata dengan baik.
“Kami terus berusaha agar kawasan-kawasan kumuh yang ada di setiap provinsi bisa diminimalisir jumlahnya,” ujar Agus. Untuk itu, lanjut dia, Kemenpera saat ini membantu pembangunan MCK melalui program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan di sejumlah provinsi agar lingkungan tempat tinggal yang sebelumnya kumuh, bisa lebih tertata dengan baik. Agus membeberkan, masalah kawasan kumuh menjadi salah satu persoalan yang hampir terjadi di setiap provinsi serta kota-kota besar di Indonesia. Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup besar serta minimnya lokasi hunian yang layak dan harga rumah yang terjangkau membuat masyarakat lebih memilih bertempat tinggal berdesak-desakan di satu wilayah. MCK komunal
Kondisi tersebut, lanjut Agus, merupakan salah satu pemicu tumbuhnya kawasan kumuh karena penataan hunian serta lingkungan yang kurang baik. Minimnya fasilitas pendukung seperti MCK juga dapat menjadikan masyarakat lebih mudah terjangkit penyakit. Apalagi, biasanya di kawasan kumuh kerap kekurangan fasilitas sanitasi, termasuk juga di lembaga-lembaga pendidikan berasrama, seperti pondok-pondok pesantren. Akibatnya, berefek buruk terhadap kesehatan penghuni pondok pesantren dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Melihat kondisi tersebut, Kemenpera berencana membangun MCK Komunal pada beberapa pondok pesantren, yang diharapkan dapat dimanfaatkan bersama dengan masyarakat sekitar. Saat ini, Kemenpera, tengah melakukan monitoring terkait kegiatan pembangunan MCK di sejumlah provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kemenpera mengklaim, hasilnya cukup positif sebab pemerintah daerah setempat dan masyarakat sangat mendukung program tersebut. “Berdasarkan hasil kunjungan yang kami di lapangan pada provinsi tersebut pelaksanaan fisik pembangunan baru berkisar 60% – 70%. Kami harap akhir tahun ini program tersebut bisa selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” harapnya. Namun sayang, Agus tidak membeberkan berapa nilai investasi yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Ia juga tidak menjelaskan tahap-tahap pembangunan MCK dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar rencana tersebut rampung. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
