JAKARTA. Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) pada tahun 2014 mengalokasikan dana sebesar Rp 4,49 triliun. Dana ini untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 57.792 unit rumah.

Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, mengatakan, pihaknya bersama bank-bank pelaksana akan terus mendorong penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP.

"Total penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sebanyak 290.290 unit dengan nilai total sebesar Rp 12,09 triliun," kata Sri, Jumat (9/5). Berdasarkan data BLU PPP Kemenpera, jumlah penyaluran dana FLPP mulai tahun 2010 hingga 2013 sebanyak 285.050 unit, dengan nilai penyaluran dana FLPP sebesar Rp 11,88 triliun.

Sedangkan kinerja penyaluran dana FLPP tahun 2014 saja, sampai dengan akhir Maret 2014 telah disalurkan sebanyak 5.240 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 291,5 miliar.

Pasokan rumah subsidi

Sri bilang, salah satu kendala dalam penyaluran dana FLPP adalah sangat terbatasnya jumlah pasokan rumah sejahtera dari pengembang. Para pengembang saat ini mengalami kesulitan dalam membangun rumah bersubsidi akibat naiknya biaya produksi rumah, yaitu karena adanya kenaikan harga material dan upah serta kenaikan harga tanah yang cukup signifikan.

Kedepan, kendala minimnya pasokan rumah tersebut diharapkan dapat terselesaikan dengan penerbitan Permenpera Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam rangka pengadaan perumahan melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

Lanjut Sri, Permenpera tersebut mengatur tentang perubahan harga jual rumah sejahtera tapak dan susun sesuai wilayah propinsi berdasarkan indeks kemahalan konstruksi. "Kami berharap dengan adanya peraturan tersebut dapat mengurai masalah tentang pasokan rumah bersubsidi untuk masyarakat," tambahnya.

Informasi saja, Kemenpera telah menetapkan harga jual rumah sejahtera tapak dan rumah susun yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Sebagai contoh harga jual rumah sejahtera tapak paling rendah berada di provinsi Lampung yakni Rp 113 juta dan yang paling tinggi di provinsi Papua yakni Rp 185 juta.

Untuk harga jual Rusun paling tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Rp 248,4 juta atau Rp 6,9 juta per meter persegi dan paling tinggi di provinsi Papua Rp 565,2 juta atau Rp 15,7 juta per meter. Namun demikian, batasan harga jual rumah tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Selain dengan membuat kebijakan tersebut, Kemenpera juga akan melaksanakan strategi untuk meningkatkan penyaluran dana FLPP ke masyarakat. "Beberapa strategi tersebut diantaranya melakukan Pameran Rumah Rakyat di berbagai kota di Indonesia, promosi lebih luas melalui media," tambah Sri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia