Kemenperin & Asaki Sambut Baik Program Gentengisasi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta industri dalam negeri mempersiapkan diri untuk mendukung program gentengisasi yang diusung oleh pemerintah. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang turut mewadahi industri genteng pun menyatakan kesiapannya menyambut program gentengisasi.

Program ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 pada Senin (2/2/2026), yang meminta agar atap seng bisa diganti dengan genteng. Program gentengisasi merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Program gentengisasi ini mengusung empat pilar, yang mencakup: estetika, identitas, kenyamanan dan ekonomi. Melalui pilar ekonomi, pemerintah berharap program gentengisasi bisa menggerakkan industri genteng lokal, membuka lapangan kerja dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar pelaku industri bersiap untuk menyambut program tersebut. Agus menilai, program gentengisasi membuka peluang bagi industri genteng lokal untuk menggelar ekspansi dan mengoptimalkan kapasitas produksi.

"Genteng sebagai atap itu memiliki beberapa keunggulan. Lebih sejuk, tahan lama, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi lebih baik. Saya kira pemerintah sudah mencanangkan gentengisasi, dan menjadi peluang yang luar biasa untuk (industri) bersiap, karena memang arahnya ke sana," ujar Menperin setelah melantik Dewan Pengurus Asaki Periode 2026 - 2029 pada Selasa (3/2/2026).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menegaskan bahwa industri menyambut baik program gentengisasi. Saat ini ada tiga perusahaan produsen genteng yang menjadi anggota Asaki. Kapasitas produksi mencapai 85 juta meter persegi per tahun, dengan tingkat utilisasi produksi lebih dari 90%.

Edy belum merinci profil dan kapasitas produksi masing-masing produsen genteng tersebut. Dia hanya memberikan gambaran bahwa secara wilayah, dua pabrik genteng berada di Jawa Bagian Barat, serta satu pabrik berada di Jawa Bagian Timur.

"Tentu ini kabar yang menggembirakan, memberikan optimisme baru untuk sub sektor genteng. Kami siap mendukung, dan melakukan ekspansi untuk menyambut pasar baru," kata Edy.

Edy menegaskan bahwa selama ini industri genteng berbahan tanah liat (clay) dengan genteng seng atau bahan lainnya berjalan beriringan, karena memiliki pasarnya masing-masing. "Nyatanya utilisasi produksi industri genteng masih bisa di atas 90%, jadi sesungguhnya punya pasar tersendiri," imbuh Edy.

Namun dengan adanya program gentengisasi, Edy optimistis program ini akan memacu ekspansi industri genteng maupun peningkatan kapasitas dari pabrik eksisting. Edy memperkirakan, ekspansi di industri genteng membutuhkan waktu sekitar 9 bulan - 12 bulan.

"Saya yakin land bank pasti ada, tinggal memperluas. Begitu (program gentengisasi) sudah memperoleh kepastian, tentu teman-teman (industri) sudah bisa mengantisipasi, menjemput bola peluang ini," imbuh Edy.

Selain kepastian terkait pelaksanaan program gentengisasi, Asaki meminta dukungan dari pemerintah dalam dua hal yang terkait dengan bahan bakar dan bahan baku. Pertama, kepastian pasokan gas industri dengan harga kompetitif. Pasalnya, saat ini gas merupakan bahan bakar utama pembakaran tungku dalam proses produksi di industri genteng.

Kedua, kepastian sumber bahan baku, terutama tanah liat. "Jadi itu lah tantangannya. Secara pasar, teknologi, secara sumber daya manusia, permodalan, kami yakin siap untuk melakukan ekspansi," tegas Edy.

Asal tahu saja, saat ini Asaki mengeluhkan adanya gangguan pasokan clay sebagai bahan baku di industri keramik secara umum. Kondisi ini terjadi sejak kuartal IV-2025 lalu karena adanya pencabutan dan moratorium izin pertambangan di Jawa Barat (Jabar).

Padahal, Jawa Barat merupakan pemasok utama bahan baku bagi industri keramik dengan porsi mencapai 50% - 60%. "Kami mengharapkan ada solusi segera dari Pemerintahan Daerah Jawa Barat, sehingga proses produksi tidak terhambat," ujar Edy.

Merespons hal ini, Menperin mengaku sudah menghubungi Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM). Menperin pun meminta kepada pembina industri keramik, yakni Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) untuk segera berkomunikasi mencari solusi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jabar.

"Saya memberikan arahan kepada IKFT untuk segera melakukan pendekatan kepada Pemda Jabar. Pelajari apa masalahnya, pasti mereka ada alasannya, tapi pasti juga ada jalan keluar agar industri keramik tidak kesulitan dalam mendapatkan bahan baku," tegas Menperin.

Terkait bahan baku untuk produksi genteng, Asaki membuka peluang untuk melakukan inovasi dan mencari bahan alternatif. Termasuk dengan menjajaki kemungkinan menggunakan abu halus sisa pembakaran batubara atau fly ash. Namun, Edy menegaskan bahwa hal ini masih memerlukan riset dan pengembangan (R&D) terlebih dulu.

"Selama ini kami masih menggunakan bahan baku material clay. Kami belum mencoba (meriset penggunaan fly ash), tapi itu terbuka peluang, sehingga kami membutuhkan contoh untuk melakukan R&D. Selama uji coba tes-riset itu bisa dimanfaatkan, tentu kami akan memanfaatkannya juga," tandas Edy.