KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong 4,43 juta unit industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga mancanegara. Pemerintah akan memprioritaskan IKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif serta berpotensi menembus pasar ekspor. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, besarnya jumlah IKM merupakan kekuatan yang perlu dioptimalkan untuk memperkuat struktur industri nasional.
Baca Juga: Kolaborasi Jadi Cara UMKM Naik Kelas dan Perluas Pasar Dari total tersebut, sekitar 4,41 juta merupakan industri kecil dan mikro, sedangkan 22.161 lainnya merupakan industri menengah. "Kita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri. Ada teman saya yang bahkan menjual dawet sampai ke Hong Kong. Jadi, urusan ekspor jangan hanya menjadi domain industri besar, tetapi industri kecil dan menengah juga harus bisa," kata Sarmuji dalam keterangan resmi, Kamis (8/10/2026). Menurut Sarmuji, perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi IKM untuk menjangkau konsumen global. Perdagangan melalui platform digital dapat memangkas hambatan geografis dan skala usaha yang selama ini menjadi kendala IKM untuk masuk ke pasar ekspor. Selain memperluas perdagangan, ekspansi produk IKM ke pasar internasional juga dinilai dapat menjadi sarana memperkenalkan identitas Indonesia. "Dalam konteks tertentu, ini juga bisa menjadi soft diplomacy. Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global," ujarnya.
Baca Juga: BSA Logistics (WBSA) Tambah 5 Set Kapal, Kapasitas Angkutan Laut Capai 1,5 Juta MT Sarmuji juga meminta program pembinaan IKM memiliki indikator keberhasilan yang lebih konkret. Menurut dia, pemerintah perlu mengukur sejauh mana intervensi yang diberikan mampu meningkatkan skala usaha pelaku IKM. "Kita perlu identifikasi apakah yang kita lakukan terhadap IKM benar-benar bisa membuat mereka naik menjadi lebih tinggi. Misalnya, industri kecil bisa naik menjadi industri menengah. Jadi, pembinaan itu harus terlihat hasil akhirnya dan kita bisa mengukur perkembangannya," tegasnya. Pengukuran tersebut, lanjut Sarmuji, tidak cukup hanya berdasarkan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan atau fasilitasi. Pemerintah perlu melihat perkembangan produktivitas, kapasitas produksi, omzet, penyerapan tenaga kerja, akses pasar hingga kemampuan IKM masuk ke rantai pasok industri. Karena itu, Kemenperin akan mengarahkan pembinaan kepada IKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. IKM dengan potensi pasar yang kuat akan menjadi prioritas untuk mendapatkan akselerasi. "Kita identifikasi industri-industri yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif, meskipun wujudnya industri kecil dan menengah. Kalau memang punya keunggulan dan potensi pasar yang kuat, itu yang perlu kita dorong dan akselerasi," kata Sarmuji.
Baca Juga: Tiga Startup Iklim Mendapat Pembiayaan Rp15 Miliar, Siapa Saja? Delapan Tantangan IKM Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan pengembangan IKM masih menghadapi delapan tantangan utama. Tantangan tersebut meliputi pembiayaan dan permodalan, adopsi teknologi dan literasi digital, sumber daya manusia, rantai pasok dan kemitraan, inovasi dan desain, bahan baku, persaingan global dan akses pasar, serta standardisasi. Di pasar global, IKM juga menghadapi tekanan dari produk impor murah dan keterbatasan akses untuk menembus pasar ekspor. "Untuk menciptakan daya saing bisnis yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik. Pembinaan perlu mencakup hilirisasi komoditas unggulan, adopsi teknologi dan inovasi produk, serta peningkatan kapasitas modal dan SDM," ujar Reni.
Baca Juga: Zero ODOL Harus Bertahap, Pemerintah Siapkan Peralihan dari Truk ke Kereta dan Kapal Ditjen IKMA pun menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan daya saing IKM. Program tersebut mencakup fasilitasi pembiayaan, bahan baku, teknologi dan sarana produksi, peningkatan kualitas produk dan SDM, perluasan akses pasar hingga penguatan kemitraan. Hingga triwulan III 2026, sebanyak 203 IKM telah mendapatkan fasilitasi temu bisnis. Sementara itu, 313 IKM mendapatkan pembinaan untuk mendukung ekspor. Dari jumlah tersebut, 98 IKM atau sekitar 31% telah melakukan ekspor, sedangkan 215 IKM atau sekitar 69% masih berpotensi didorong masuk ke pasar ekspor. Reni mengatakan, fasilitasi ekspor dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk hingga standardisasi serta akses kepada calon pembeli. "Potensi IKM untuk masuk pasar global masih sangat besar. Karena itu, pembinaan perlu kita kawal dari peningkatan kapasitas produksi, kualitas dan standardisasi produk sampai kepada akses pasar dan pertemuan dengan calon pembeli," jelasnya. Sejumlah program prioritas Ditjen IKMA juga mencatat realisasi di atas target hingga triwulan III 2026. Fasilitasi produk dan sertifikasi telah menjangkau 152 IKM dari target 69 IKM. Program e-Smart, literasi digital, dan Making Indonesia 4.0 mencapai 376 IKM dari target 364 IKM.
Baca Juga: Tokyo Gas Akuisisi AGP Indonesia, Bangun Jaringan LNG Antarpulau Sementara itu, Klinik Kemasan dan Hak Kekayaan Intelektual telah menjangkau 306 IKM dari target 154 IKM. Program restrukturisasi mesin dan peralatan mencapai 59 IKM dari target 46 IKM, sedangkan program fesyen dan kriya telah menjangkau 38 IKM dari target 30 IKM. Kemenperin akan terus mengakselerasi program tersebut hingga akhir 2026, terutama untuk memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan daya saing, serta mendorong lebih banyak IKM masuk ke rantai pasok industri dan pasar ekspor. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News