KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya buka suara terkait kontaminasi radiasi Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan langkah mitigasi dan penanganan dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian.

Kemenperin berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta pemerintah daerah dalam menginventarisasi dan mengendalikan potensi kontaminasi dari sumber radiasi yang terdeteksi. Berdasarkan hasil koordinasi awal, upaya mitigasi telah dilakukan secara terukur dengan pemantauan langsung di lapangan oleh tim gabungan lintas kementerian/lembaga.

"Isu radiasi ini harus ditangani secara cepat, ilmiah, dan transparan agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap produk manufaktur dalam negeri. Kami berkomitmen memastikan seluruh kegiatan industri di Indonesia, termasuk di kawasan industri Cikande, berjalan sesuai prinsip public safety dan memenuhi standar lingkungan serta kesehatan,” kata Agus melalui rilis yang disiarkan Senin (13/10/2025) malam.

Hasil Studi Sebut PNM Mekaar Asah Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan membentuk Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Kesehatan Masyarakat Berisiko Terdampak. Kemenperin menjadi salah satu anggota dalam satgas tersebut.

Baca Juga: Tim Satgas Dekontaminasi Cemaran Radiasi Cs-137 di Kawasan Industri Modern Cikande

Kemenperin menyatakan bahwa keamanan bahan baku, proses produksi, dan distribusi hasil industri di kawasan tersebut tetap terjaga. Tidak ditemukan indikasi bahwa paparan radiasi tersebut mempengaruhi rantai pasok maupun kualitas produk manufaktur.

“Kami ingin menegaskan produk-produk manufaktur Indonesia aman dan sesuai standar mutu internasional. Kemenperin secara rutin melakukan pengawasan dan sertifikasi mutu melalui lembaga standardisasi industri. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan produk yang beredar,” ungkap Agus.

Dalam konteks global, Menperin mengamini, isu keselamatan publik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar ekspor terhadap produk nasional. Oleh karena itu, Kemenperin juga aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan isu radiasi ini tidak berdampak pada reputasi industri Indonesia di pasar dunia.

Agus menegaskan, Kemenperin terus berupaya menjaga agar pengelolaan kawasan industri pasca isu ini tetap kondusif dan ramah investasi. Pemerintah memastikan langkah-langkah pengendalian dilakukan tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi maupun investor yang beroperasi di Cikande.

“Kami menjamin bahwa kawasan industri Indonesia, termasuk Cikande, tetap menjadi tempat yang aman dan kompetitif bagi investasi. Isu ini akan menjadi momentum untuk memperkuat sistem industrial safety management dan environmental governance di kawasan industri kita,” tegas Agus.

Sebagai informasi, Kawasan Industri Modern Cikande merupakan salah satu kawasan industri strategis di Provinsi Banten. Berdiri sejak 1991 dan dikelola oleh PT Modern Industrial Estate, kawasan ini memiliki izin usaha kawasan industri (IUKI) seluas 1.463 hektare, menampung 271 tenant, dengan 181 di antaranya sudah beroperasi dan menyerap lebih dari 45.000 tenaga kerja.

Baca Juga: Kawasan Industri Cikande Berstatus Kejadian Khusus Radiasi Cs-137, Simak Bahayanya

Kemenperin menyiapkan langkah strategis berupa peningkatan pengawasan standar kawasan industri, percepatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Cikande yang direncanakan beroperasi pada akhir 2026, serta integrasi data pengawasan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk memperkuat akuntabilitas.

Kemenperin juga tengah menyiapkan pedoman penguatan tata kelola lingkungan industri yang lebih komprehensif, termasuk sistem pemantauan terpadu antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan kementerian teknis. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah risiko serupa di masa depan serta memastikan keberlanjutan kegiatan industri yang aman dan produktif.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menambahkan, sebagai pembina kawasan industri, Kemenperin memastikan setiap pengelola kawasan menjalankan fungsi pengawasan dan penataan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku. "Penguatan tata kelola kawasan bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga upaya menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekosistem industri nasional,” tandas Tri.

Baca Juga: 22 Pabrik di Kawasan Industri Cikande Terkontaminasi Radioaktif Caesium 137

Selanjutnya: Tiga Alasan Reli Bitcoin Menuju US$125.000 Bisa Tertunda

Menarik Dibaca: Promo McD Oktoburger Deal 14 Oktober 2025: Paket Cheeseburger Komplit Rp 33.636

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News