Kemenperin: Investor Inggris bangun industri ban pesawat senilai Rp 1 triliun



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri pengolahan karet di dalam negeri. Hal ini dapat memperkuat struktur manufaktur di sektor tersebut agar lebih berdaya saing.

“Kami menyambut baik dengan adanya rencana investasi retreading dan produksi band pesawat terbang dari Dunlop Aircraft Tyres. Kita ketahui, Dunlop adalah pemain besar, termasuk untuk memproduksi ban pesawat terbang,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran persnya, Kamis (7/11).

Menurut Menperin, Dunlop Aircraft Tyres akan menggandeng PT Rubberman Indonesia sebagai mitra bisnisnya. Kolaborasi kedua perusahaan ini untuk membangun pabrik ban pesawat baru dan vulkanisir di Karawang, Jawa Barat dengan nilai investasi pada tahap awal sekitar Rp1 triliun.


“Pada tahap pertama, pabrik ban vulkanisirnya diproyeksi bisa beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan. Setelah itu, mereka membangun fasilitas untuk memproduksi ban yang baru,” jelasnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR ingin beri peran kontraktor kecil

Dunlop Aircraft Tyres merupakan salah satu produsen ban pesawat global yang berasal dari Inggris. Mereka mempunyai pabrik di China untuk melayani konsumennya di wilayah Asia Pasifik.

Sedangkan, PT Rubberman Indonesia merupakan industri ban vulkanisir dengan memiliki lebih dari 25 pabrik yang lokasinya tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Agus menyampaikan, rencana investasi tersebut menjadi sinyal baik bagi Indonesia di tengah kelesuan ekonomi global. Di samping itu, menandakan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan utama investasi bagi perusahaan kelas dunia.

“Salah satu nilai plus dari Indonesia, selain punya pasar domestik yang besar, adalah menjadi bagian terpenting di tingkat regional. Kami harapkan, investasi ini bisa menarik perusahaan-perusahaan dari Singapura dan Malaysia untuk melakukan retreading ban di Indonesia,” paparnya.

Baca Juga: Kemenkeu telah mengantisipasi perubahan nomenklatur pemerintah di APBN 2020

Editor: Handoyo .