KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengaku belum mengetahui perihal adanya surat dari Kementerian Perindustrian terkait permintaan data muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Namun Ia menduga, kemungkinan ribuan kontainer yang tertahan tersebut adalah barang-barang yang terkena larangan terbatas (lartas) impor. “Isinya pasti ikutin ketentuan, ada yang lartas, itu barang itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti di cek, izin perdagangan izin sama surveyor, panjang tuh, urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai aja,” tutur Askolani kepada awak media, Selasa (9/7).
Menurutnya tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan proses yang normal. Barang-barang tersebut memang harus diproses sesuai dengan ketentuan dan tidak hanya melibatkan Bea Cukai saja. Mulai dari pihak surveyor yang melakukan pengecekan, kemudian ada Kementerian Perdagangan yang melakukan persetujuan impor, dan lainnya. “Pelindo juga punya tugas, nanti perdagangan punya persetujuan impornya, nanti Kemenperin selesai nggak perteknya lima hari, jadi kalau semua itu nggak selesai nggak mungkin bisa diginiin,” ungkapnya. Baca Juga: Kemenkeu Kantongi Bea dan Cukai Rp 134,2 Triliun di Semester I-2024, Turun 0,9% Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya tidak menerima keluhan dari pengusaha industri dalam negeri terkait gangguan supply chain atau bahan baku industri. Ia membantah penumpukan tersebut telah berdampak terhadap kelangsungan rantai pasok dalam negeri. “Apakah kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama itu merupakan kontainer berisi bahan baku penolong atau produk jadi yang akan membanjiri pasar domestik Indonesia,” kata Febri dalam Konferensi Pers di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (20/5).