KONTAN.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos) agar benar-benar tepat sasaran. Mulai triwulan II 2025, penyaluran bansos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama.

Mengutip Infopublik.id, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, mengakui selama ini masih ada ketidaktepatan data penerima. Yakni, masih ada warga mampu yang menerima bansos dan Sebagian warga miskin justru tak kebagian.

“Apakah ada orang kaya dapat transfer? Ada. Apakah ada yang miskin belum dapat? Ada juga. Karena itu, Kemensos tidak tinggal diam. Kami berbenah dan terus memperbaiki data,” kata Joko saat Sosialisasi Portal Perlinsos di Aula Pendopo Bupati Banyuwangi, Kamis (18/9/2025).

Jadi Sponsor Raya Run, Bank Raya Dorong Geliat Ekonomi Digital di Surabaya

Menurut Joko, DTSEN kini menjadi rujukan lintas kementerian dalam program pengentasan kemiskinan. Sistem ini menggantikan data lama yang terpecah-pecah, sehingga banyak masyarakat miskin sebelumnya tidak tercatat.

Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg Disalurkan Oktober-November 2025, Begini Cara Cek Penerimanya

“Sekarang pemerintah punya satu data. Di situ sudah ada tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi yang memang mampu, kami keluarkan dari daftar penerima,” jelasnya.

Dari hasil pemutakhiran data, lebih dari 2 juta penerima bansos pangan nontunai (BPNT) dan sembako yang terindikasi mampu telah dicoret, kemudian digantikan oleh warga miskin yang sebelumnya tidak menerima bantuan.

Joko juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian serta pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi akan mempercepat sekaligus memperluas jangkauan program.

“Kalau berjalan sendiri, kita memang bisa cepat. Tapi kalau bersama-sama, kita bisa lebih jauh. Nah, kalau bersama-sama dan didukung digital, insyaallah kita bisa lebih cepat sekaligus lebih jauh,” ujar Joko.

Tonton: Menkeu Sri Mulyani: Anggaran Bansos Tahun Depan Bakal Melampaui Rp 1.333 triliun

Ia menambahkan, masyarakat miskin yang belum terdaftar tetap dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Sosial atau pemerintah desa. Prosesnya kini lebih mudah berkat sistem digital, termasuk lewat aplikasi berbasis gawai.

“Semua ini supaya bansos lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News