KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan pagu anggaran Rp 92,82 triliun di 2021. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 85,56 triliun atau 92,18% ditujukan untuk belanja bantuan sosial (bansos).

"Di 2021, pagu anggarannya Rp 92,82 triliun, hampir semuanya atau 92% itu bentuknya bansos, ada sedikit di belanja modal adalah beberapa perbaikan balai rehabilitasi dan juga politeknik kesejahteraan sosial," ujar Menteri Sosial Juliari Batubara dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8).

Selain untuk belanja bansos, anggaran Kemensos juga digunakan untuk belanja pegawai Rp 511,93 miliar atau 0,55%, belanja barang Rp 5,54 triliun atau 5,97% dan belanja modal Rp 1,21 triliun atau sekitar 1,30%.

Baca Juga: Tahun depan, pemerintah siapkan anggaran Rp 419,3 triliun untuk perlindungan sosial

Juliari menjelaskan program-program yang dilaksanakan oleh Kemensos di tahun mendatang, antara lain, Kemensos tetap akan menjalankan Program keluarga Harapan (PKH).

Menurut Juliari, PKH masih sama seperti tahun lalu, dimana ada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan indeks bantuan sama dengan sebelumnya. Untuk program ini dianggarkan Rp 28,71 triliun.

Selanjutnya, Kemensos juga masih tetap menjalankan program kartu sembako. Ditargetkan ada 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan total bantuan Rp 200.000 per KPM per bulan. Untuk program ini dianggarkan Rp 45,12 triliun.

Ada pula program bantuan sosial tunai (BST). Untuk sementara program ini dianggarkan untuk 6 bulan, dimana ada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan Rp 200.000 per KPM per bulan. Anggaran yang disiapkan Rp 12 triliun.

"BST untuk sementara dianggarkan 6 bulan, nilainya Rp 200.000 dari yang sekarang sedang berjalan 300.000 per bulan. Ini diambil indeksnya agar sama dengan bantuan kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp 12 triliun," ujarnya

Selain itu, akan ada pula peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan anggaran Rp 1m36 triliun . Ditargetkan perluasan cakupan DTKS ini akan mencapai 42,88 juta rumah tangga atau sekitar 60%. Menurut Juliari, data ini akan menjadi data referensi satu-satunya untuk program perlindungan dan jaminan sosial. 

Baca Juga: Pemerintah siapkan anggaran Rp 356,5 triliun untuk pemulihan ekonomi di RAPBN 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi