KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan per 29 Desember 2021, realisasi bantuan sosial (bansos) program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai 97,98% atau Rp 99,3 triliun dari pagu sebesar Rp 101 triliun.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan angka realisasi tersebut terus bergerak dan perkembangan penyaluran dalam pantauan pihaknya.

"Realisasinya adalah Rp 99 triliun ini per 29 Desember 2021. Jadi ini akan bergerak terus, saat ini kami memantau di lapangan terus hingga kini tentunya akan berubah nanti pada akhir tahun," kata Risma dalam Konferensi Pers Taklimat Bidang PMK, Rabu (29/12).

Adapun rincian realisasi bansos ialah, program keluarga harapan (PKH) realisasi per 29 Desember mencapai 98,66% atau Rp 27,9 triliun dari anggaran Rp 28,3 triliun kepada 10 juta target keluarga penerimaan manfaat (KPM).

Baca Juga: Subholding Upstream Pertamina Mendapat Penghargaan 9 Proper Emas

Program Sembako/BPNT Reguler realisasi mencapai 98,69% atau Rp 48,05 triliun dari anggaran Rp 48,69 triliun kepada 18,8 juta KPM. Kemudian Bansos Sembako PPKM usulan daerah realisasi mencapai 95,14% atau Rp 6,73 miliar dari anggaran Rp 6,66 miliar kepada 5,9 juta KPM.

Selanjutnya, Bantuan Sosial Tunai (BST) realisasi mencapai 96,01% atau Rp 16,6 triliun dari anggaran Rp 17,32 triliun kepada 10 juta target KPM.

"Kemudian bantuan sembako penanggulangan kemiskinan ekstrem saat ini sedang proses transaksi proses transaksi 93,62%. Kemudian proses OMSPAN ini di Himbara masih ada 79 [KPM], proses pembukaan rekening kolektif itu 93 KPM," jelasnya.

Risma menambahkan, dari program bantuan sembako penanggulangan kemiskinan ekstrem, terdapat 42.980 KPM yang gagal dalam Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Kegagalan proses OMSPAN lantaran adanya perbedaan penulisan nama dari penerima manfaat. "Gagal OMSPAN itu biasanya penulisan, misal nama ada titiknya komanya, kemudian misalkan ada namanya penulisan di KTP-nya beda, jadi ini masih harus diperbaiki lagi," imbuhnya.

Baca Juga: Cara Cegah Infeksi Varian Omicron dari WHO, Apa Saja?

Kemudian ada sekitar 35.452 KPM yang gagal dalam pembukaan rekening kolektif. KPM yang gagal dalam pembukaan rekening kolektif lantaran nama yang bersangkutan tidak sama dengan KTP.

Risma juga menjelaskan mengenai upaya Kemensos dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemensos memiliki data kemiskinan/DTKS sebesar 142,3 juta jiwa. Adapun 98,91% data tersebut sudah dilakukan pemadanan dengan Dukcapil.

Editor: Noverius Laoli