KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan tidak ada pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jobo Priyono menjelaskan bahwa pemerintah sendiri sudah melarang penggunaan lahan yang masuk dalam kawasan lindung maupun taman kota untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Selain itu, penentuan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat harus melalui proses verifikasi dan kajian lintas kementerian. Dengan demikian, lahan yang diusulkan pemerintah daerah (Pemda) belum tentu langsung ditetapkan sebagai lokasi pembangunan.
Baca Juga: Karawang Punya 17 Kawasan Industri, Bupati Keluhkan Pajak Pekerja Malah Masuk Jakarta "Jadi tidak mungkin kalau DKI akan menggunakan taman kota, sudah pasti tidak mungkin. Karena prosesnya panjang dan nanti akan disurvei serta melibatkan banyak kementerian/lembaga," ujar Agus kepada Kontan, Rabu (18/11/2026). Agus menjelaskan, pemerintah daerah menjadi pihak yang mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kemensos. Untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen, kebutuhan lahan minimal mencapai 6,8 hektare di tingkat kabupaten. Lahan yang diajukan juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, terutama terkait status kepemilikan dan peruntukan tata ruang. Salah satunya, lahan harus berstatus milik pemerintah daerah dan dibuktikan dengan sertifikat atas nama pemerintah daerah tersebut. Apabila lahan yang diajukan masih berstatus milik swasta atau perorangan, maka harus terlebih dahulu dihibahkan kepada pemerintah daerah dan sertifikatnya dialihkan atas nama pemerintah daerah. Setelah menerima usulan, Kemensos akan melakukan pemeriksaan administrasi sebelum meneruskan pengajuan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selanjutnya, Kementerian PU akan melakukan survei lapangan untuk memastikan kelayakan lahan. Dalam proses tersebut, pemerintah akan memeriksa kesesuaian lahan dengan tata ruang, status lahan, hingga ketersediaan infrastruktur pendukung seperti akses air dan jaringan listrik. Agus menegaskan, lahan yang masuk kategori dilindungi, seperti kawasan hutan, taman kota, maupun lahan sawah, tidak dapat digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: BI Terus Optimalkan Instrumen Moneter di Tengah Rupiah yang Masih Melemah "Banyak usulan-usulan yang kemudian ditolak setelah masuk ke PU. Kenapa? Karena ternyata lahannya lahan sawah, atau tata ruangnya bukan untuk pembangunan fasilitas umum. Jadi kalau misalkan seperti di UI ujungnya itu taman, ya tidak akan bisa," tegasnya.
Terkait polemik pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar kawasan UI, Agus memastikan bahwa Hutan Kota UI tidak akan menjadi lokasi pembangunan. Namun, lahan lain di sekitar kampus masih dapat dipertimbangkan sepanjang berada di luar kawasan hutan kota dan memenuhi seluruh persyaratan. "Jadi tidak usah khawatir, yang di UI itu sudah pasti tidak akan masuk ke yang kemarin dipersoalkan, taman kota. Kalau kemudian ada lahan di sekitar UI, pasti yang akan diberikan bukan yang di luar hutan," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News