KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim penghujan melalui serangkaian langkah penanganan. Persiapan tersebut meliputi mitigasi sebelum bencana, penanganan saat keadaan darurat, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak setelah bencana.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, kesiapan menghadapi musim penghujan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Rapat tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi menghadapi potensi bencana.

Menurut Gus Ipul, langkah antisipasi akan disusun dengan mengacu pada perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan bencana secara terkoordinasi.

"Kita ingin sesuai harapan Bapak Presiden, ada koordinasi yang baik, kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan, tentu berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Sehingga nanti antisipasinya secara bersama-sama," ujar Gus Ipul kepada awak media, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Lahan Bekas Karhutla Ditanami Sawit, BPGMN Tegaskan Harus Dikembalikan Jadi Hutan

Gus Ipul menjelaskan, Kemensos telah menyiapkan berbagai dukungan untuk mengantisipasi bencana sejak tahap prabencana. Pada fase ini, Kemensos melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah serta menyediakan program Kampung Siaga Bencana.

Kemensos juga menyiapkan persediaan logistik di lebih dari 800 titik yang tersebar di desa-desa rawan bencana. Langkah ini bertujuan mempercepat penyaluran bantuan dan penanganan ketika bencana terjadi.

Ketika memasuki tahap tanggap darurat, Kemensos akan mendirikan dapur umum serta menyalurkan bantuan logistik dan berbagai kebutuhan dasar lainnya kepada masyarakat terdampak.

Baca Juga: Karhuta di Papua Meningkat, BPGMN Dorong Percepatan Restorasi Gambut

Adapun pada tahap pascabencana, pemerintah menyiapkan bantuan sosial kebencanaan berupa bantuan isian rumah, pemberdayaan masyarakat, serta jaminan hidup (jadup). Bantuan jaminan hidup tersebut akan diberikan kepada setiap individu selama tiga bulan.

Gus Ipul menegaskan, seluruh penyaluran bantuan akan dikoordinasikan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penanganan bencana berjalan secara terpadu.

Dia menambahkan, penyaluran bantuan sosial kebencanaan tetap menggunakan data yang disampaikan pemerintah daerah. Data tersebut kemudian melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News