KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan registrasi dalam sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) dapat menjangkau lebih dari 50 juta kepala keluarga (KK) hingga akhir 2026. Target tersebut bukan berarti seluruh KK yang terdaftar akan menerima bansos. Pemerintah akan melakukan penilaian terlebih dahulu, untuk menentukan kelayakan penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos Andy Kurniawan mengatakan, target tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas cakupan registrasi agar masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal dalam sistem bansos. “Target kita mendaftarkan dalam digitalisasi bansos. Apakah 50 juta itu akan diberikan bansos semuanya? Kita akan lihat nanti, kita akan assessment,” kata Andy dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Baca Juga: Luhut Sebut 50% Bansos Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Siapkan Portal Digital Digitalisasi bansos tersebut rencananya diluncurkan pada Oktober 2026, dan mulai diimplementasikan pada Januari 2027. Pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga melalui Agen Perlindungan Sosial (Agen Perlinsos) untuk membantu masyarakat yang kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri. Di sisi lain, proses digitalisasi tersebut akan berjalan bersama pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, mengatakan pemutakhiran dilakukan melalui sejumlah kanal, termasuk BPS dan Kemensos. BPS juga melakukan evaluasi terhadap metode pemodelan Proxy Means Test (PMT) yang digunakan dalam menentukan peringkat kesejahteraan atau desil. Evaluasi mencakup metodologi, kualitas data dan proses pemutakhiran di lapangan. “Evaluasi ada dua, evaluasi secara metodologis, secara kita menemukan atau mendapatkan metodologi yang lebih akurat ke depannya, dan juga evaluasi secara nanti kualitas data. Kemudian juga dari sisi lain ada evaluasi nanti bagaimana proses di lapangan,” ujar Setia. Baca Juga: Kemensos Bakal Simulasi Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih September Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS) Rusman Heriawan menilai, perlu ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai atau belum memperoleh bantuan. Ia mengusulkan pembentukan help desk atau call center yang melibatkan BPS, Kemensos dan kementerian terkait. Masyarakat yang tidak memiliki akses digital dapat menyampaikan keluhan melalui petugas terdekat, seperti kepala desa atau Agen Perlindungan Sosial. “Yang paling penting adalah bagaimana bukan meredam, tapi menyelesaikan orang-orang yang merasa punya hak untuk memperoleh bantuan tetapi tidak memperoleh. Ke mana dia harus mengadu? Caranya itu,” pungkas Rusman.
Kemensos Targetkan Digitalisasi Bansos Bisa Jangkau 50 Juta KK hingga Akhir 2026
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan registrasi dalam sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) dapat menjangkau lebih dari 50 juta kepala keluarga (KK) hingga akhir 2026. Target tersebut bukan berarti seluruh KK yang terdaftar akan menerima bansos. Pemerintah akan melakukan penilaian terlebih dahulu, untuk menentukan kelayakan penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos Andy Kurniawan mengatakan, target tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas cakupan registrasi agar masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal dalam sistem bansos. “Target kita mendaftarkan dalam digitalisasi bansos. Apakah 50 juta itu akan diberikan bansos semuanya? Kita akan lihat nanti, kita akan assessment,” kata Andy dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Baca Juga: Luhut Sebut 50% Bansos Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Siapkan Portal Digital Digitalisasi bansos tersebut rencananya diluncurkan pada Oktober 2026, dan mulai diimplementasikan pada Januari 2027. Pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga melalui Agen Perlindungan Sosial (Agen Perlinsos) untuk membantu masyarakat yang kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri. Di sisi lain, proses digitalisasi tersebut akan berjalan bersama pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, mengatakan pemutakhiran dilakukan melalui sejumlah kanal, termasuk BPS dan Kemensos. BPS juga melakukan evaluasi terhadap metode pemodelan Proxy Means Test (PMT) yang digunakan dalam menentukan peringkat kesejahteraan atau desil. Evaluasi mencakup metodologi, kualitas data dan proses pemutakhiran di lapangan. “Evaluasi ada dua, evaluasi secara metodologis, secara kita menemukan atau mendapatkan metodologi yang lebih akurat ke depannya, dan juga evaluasi secara nanti kualitas data. Kemudian juga dari sisi lain ada evaluasi nanti bagaimana proses di lapangan,” ujar Setia. Baca Juga: Kemensos Bakal Simulasi Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih September Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS) Rusman Heriawan menilai, perlu ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai atau belum memperoleh bantuan. Ia mengusulkan pembentukan help desk atau call center yang melibatkan BPS, Kemensos dan kementerian terkait. Masyarakat yang tidak memiliki akses digital dapat menyampaikan keluhan melalui petugas terdekat, seperti kepala desa atau Agen Perlindungan Sosial. “Yang paling penting adalah bagaimana bukan meredam, tapi menyelesaikan orang-orang yang merasa punya hak untuk memperoleh bantuan tetapi tidak memperoleh. Ke mana dia harus mengadu? Caranya itu,” pungkas Rusman.
TAG:
