KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) turut menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengawasi pembelian gabah di tingkat petani agar tidak anjlok dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg. 

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menegaskan pembelian sesuai HPP ditingkat petani diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, kebijakan ini untuk memastikan produksi beras tetap terjaga. 

"Untuk itu saya meminta bantuan penuh dari TNI untuk memastikan serapan Bulog berjalan optimal dan harga tetap stabil di tingkat petani," kata Sudaryono dalam keterangan resminya, Rabu (19/2). 

Saku Bareng Aplikasi Raya untuk Dukung Komunitas, Ajak Hingga 300 Anggota Menabung

Baca Juga: Penggilingan Bantah Tak Jual Gabah Sesuai HPP, Perpadi: Justru di Atas

Sudaryono menilai keterlibatan TNI selama ini terbukti memberi dampak positif dalam sektor pertanian, baik dari segi peningkatan produksi melalui program pompanisasi, optimalisasi lahan, dan pencetakan sawah, maupun dalam menjaga kestabilan harga pasca-panen.

Walau begitu, dirinya melihat masih terdapat tantangan fluktuasi harga gabah yang sering merugikan petani. Oleh karena itu, peran TNI sebagai pengawal kebijakan ini penting agar tidak ada pihak yang membeli gabah di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dibeli lebih mahal boleh, dibeli lebih rendah tidak boleh. Ini aturan yang sudah ditetapkan Presiden,” tegasnya.

Baca Juga: Pembelian Gabah Masih di Bawah HPP Rp 6.500, Pengamat Soroti Kualitas Gabah

Lebih lanjut Sudaryono mengungkapkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan luas panen nasional yang signifikan pada awal tahun 2025.

Pada Januari 2025, luas panen tercatat naik 55%, kemudian Februari naik 52%, dan Maret diperkirakan meningkat 54% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Di lain sisi, ada potensi penurunan luas panen sebesar 9% pada bulan April yang harus diantisipasi untuk menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani. 

Meski begitu, pihaknya memastikan target swasembada pangan di tahun 2027 tetap harus dilaksanakan melalui beberapa program. 

Kementan telah melaksanakan program Perluasan Areal Tanam (PAT) yang mendapat dukungan penuh dari TNI. Selain itu, program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan pencetakan sawah juga terus diperluas. 

"Kementan juga melakukan refocusing anggaran agar lebih berorientasi pada program yang berdampak langsung bagi petani," pungkasnya. 

Baca Juga: Faktor Penyebab Pembelian Gabah di Bawah HPP dan Solusinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News