KONTAN.CO.ID - KARAWANG. Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pembayaran utang ke Pupuk Indonesia sebesar Rp 16,3 triliun.

Plt Menteri Pertanian, Arief Prasety Adi mengatakan bahwa percepatan pembayaran utang sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan telah melalui proses verifikasi dan hasil audit dari BPKP.

"Saya sudah sampaikan Rp 16,3 segera dibayar, tim kita juga sudah verifikasi, BPKP sudah juga," kata Arief di sela-sela peninjauan stok pupuk di Karawang, Kamis (12/10).

Pihaknya memastikan utang tersebut akan segera dibayarkan dalam waktu dekat. Hal ini untuk memastikan ketersediaan pupuk untuk petani tidak akan terkendala.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa utang yang akan dibayar ini merupakan hasil audit dari tahun 2020-2022 saja.

Baca Juga: Jelang Musim Tanam I, Pupuk Indonesia Pastikan Pupuk Subsidi Disalurkan Tepat Sasaran

Kemudian, pemerintah juga masih memiliki utang kurang bayar sebesar Rp 15 Triliun khusus untuk pengadaan pupuk pada tahun 2023.

"Nanti katanya akan segera dibayar setelah di audit," pungkas Rahmad.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengungkap piutang pupuk subsidi 2020-2023 yang telah diaudit BPK mencapai Rp 27,7 triliun belum dibayarkan kepada Pupuk Indonesia, saat Raker Komisi IV dengan Menteri Pertanian, Rabu (30/8).

Sudin juga menyoroti kelangkaan pupuk subsidi di Indonesia. Ternyata, pupuk subsidi yang sudah dikontrak Kementerian Pertanian dengan Pupuk Indonesia tahun 2023 belum semua bisa ditebus dan bisa diedarkan.

"Ada piutang pupuk subsidi tahun 2020-2023 yang sudah di audit BPK sebesar Rp 27 triliun, sampai hari ini belum diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Sudin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari