KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan langkah strategis melalui penguatan produksi benih bawang putih nasional guna menekan ketergantungan impor yang selama ini masih sangat tinggi.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa saat ini sekitar 90% kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari impor.

"Kalau atas dasar efisiensi mungkin impor bisa dibenarkan. Tapi atas dasar survival of the country, itu tidak bisa dibenarkan. Kita ingin petani kita hidup dan Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain,” kata Wamentan Sudaryono usai Rapat Pengembangan Bawang Putih di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Fokus Pemerintah: Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Sudaryono menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah kini tidak lagi hanya berorientasi pada efisiensi harga dari produk impor. Lebih dari itu, pemerintah menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Swasembada Bawang Putih dalam Tiga Tahun

Menurutnya, pengurangan impor bawang putih akan dilakukan secara bertahap seiring peningkatan produksi dalam negeri.

“Kita berharap mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan kuota impor. Memang tidak langsung besar, tetapi begitu bibit sudah cukup, kita bisa produksi massal. Tujuan akhirnya adalah bawang putih yang kita konsumsi berasal dari hasil produksi petani sendiri,” ujarnya.

Tantangan Utama: Ketersediaan Benih

Kementan menilai tantangan terbesar dalam pengembangan bawang putih nasional bukan pada minat petani maupun permintaan pasar, melainkan pada ketersediaan benih yang sesuai dengan kondisi agroklimat Indonesia.

“Kalau bibit tersedia dan petani untung, pasti petani menanam. Dengan pola ini, kita optimistis dalam tiga sampai empat tahun impor bawang putih akan terus turun, syukur-syukur bisa nol,” pungkasnya.

Penguatan Ekosistem Hulu–Hilir Bawang Putih

Untuk mempercepat tercapainya swasembada, Kementerian Pertanian menggandeng berbagai pihak dalam membangun ekosistem bawang putih nasional dari hulu hingga hilir.

Sejumlah BUMN seperti Perum Bulog dan ID FOOD akan berperan sebagai offtaker hasil perbenihan, sementara PTPN (Perkebunan Nusantara) dilibatkan dalam pemanfaatan lahan dataran tinggi yang potensial untuk budidaya bawang putih.

“Bukan hanya mengandalkan petani, BUMN juga terlibat. Offtaker pembibitan adalah Bulog dan ID FOOD, sedangkan PTPN ikut menanam di lahan-lahan yang sesuai,” terang Sudaryono.

Baca Juga: Pagu 2027 Belum Cukup, Kemenhub Usul Tambahan Anggaran Rp 20,11 Triliun

Sentra Produksi dan Potensi Lahan Baru

Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan potensial pengembangan bawang putih di berbagai daerah, antara lain:

• Sembalun, Nusa Tenggara Barat

• Temanggung, Jawa Tengah

• Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

Selain itu, pemerintah juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif, termasuk di wilayah Jawa Barat.

Target 3–4 Tahun: Impor Turun Drastis

Dengan program perbenihan yang diperkuat, pemerintah menargetkan penurunan signifikan impor bawang putih dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat mencapai kondisi swasembada.

Untuk mendukung program tersebut, Kementan menyiapkan anggaran khusus untuk pengembangan perbenihan seluas 5.000 hektare dengan bantuan benih sekitar Rp75 juta per hektare.

Dalam skema ini, petani juga diwajibkan mengembalikan benih sebesar 1,5 kali dari jumlah yang diterima setelah panen. Benih tersebut kemudian akan disalurkan kembali untuk memperluas program perbenihan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News