KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut memberikan komentar pasca terungkapnya kasus korupsi sejumlah petinggi Pertamina. Sekedar info, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 7 orang tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengatakan, Kementerian BUMN telah mulai berkordinasi dengan Pertamina pasca penetapan tersangka kasus korupsi tersebut.
"Kementerian BUMN sejauh ini terus berkomunikasi dengan Pertamina, maaf kita belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai hal ini, kita masih berkomunikasi," kata Putri di Gedung Kementerian BUMN, Selasa (25/2). Baca Juga: Terungkap! Harta Kekayaan Dirut Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi Putri memastikan, sejauh ini belum ada kordinasi dengan Kejagung. Komunikasi baru dilakukan antara Kementerian BUMN dan Pertamina saja. Merujuk keterangan Kejagung, para tersangka diduga membeli Pertalite untuk “diblending” menjadi Pertamax. Hasil blending tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax dan menyebabkan kerugian hingga Rp 193,7 miliar. Kerugian ini berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Salah satu tersangka di kasus korupsi Pertamina adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina.
