KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengkaji model pendanaan anyar menyusul persoalan keuangan sejumlah BUMN karya. Lewat model ini, pendanaan dari bank-bank milik negara (Himbara) dan penyertaan modal negara (PMN) bakal langsung disalurkan ke proyek, bukan ke korporasi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Himbara dalam tiga pekan terakhir untuk mendorong pendanaan berbasis proyek ini.

“Solusi yang ada hari ini, kita mengubah administrasinya bahwa (pendanaan) kita project based, bukan ke korporasi, dan kita coba merapikan struktur-struktur yang ada di korporasi, yang mangkrak tidak jalan kita coba rapikan,” kata Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (31/8).

Baca Juga: PMN BUMN Akan Cair di Pengujung Tahun 2023

Dia juga mendukung opsi pembentukan panitia kerja (panja) maupun panitia khusus (pansus) untuk mengurai persoalan yang membelit sejumlah BUMN karya belakangan ini. 

“Jadi saya setuju kalau Komisi VI mau bikin panja pansus buat para direksi atau GM, ayo kita dorong, dan saya siap copot mereka kalau mereka menyusahkan rakyat,” tutur Erick.

Rencana model pendanaan ini menyusul utang BUMN karya ke perbankan yang menjadi sorotan.Kontan.co.id mencatat, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menjadi salah satu BUMN karya yang mencatat utang.

Baca Juga: Tahun 2024, Kementerian PUPR Fokus Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Prioritas

Menukil laporan keuangan perusahaan, total liabilitas WSKT berjumlah Rp 84,31 triliun per Juni 2023. Utang bank jangka panjang menyumbang Rp 46,2 triliun terhadap liabilitasnya. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 27,6 triliun di antaranya berasal dan bank milik negara. Ini terbagi dua, yakni utang langsung dari induk perusahaan dan utang yang berasal dari entitas anak usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati