JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan anggaran tambahan di tahun ini. Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, Kementerian BUMN sudah mengajukan anggaran sebanyak Rp 52 miliar. "Tambahan anggaran itu untuk menjalankan program-program kementerian," ujar Said dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (18/2). Anggaran itu dipakai untuk membuat road map BUMN sebanyak Rp 15 miliar. Selain itu, anggaran juga akan dipakai untuk kajian pendayagunaan aset nonproduktf milik BUMN. Kementerian juga akan melakukan renovasi gedung dan penggantian lift. "Jangan dibiarkan anggaran Kementerian BUMN dibiayai oleh anaknya sendiri, BUMN," ujar Said.
Kementerian BUMN Minta Anggaran Lagi Rp 52 miliar
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan anggaran tambahan di tahun ini. Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, Kementerian BUMN sudah mengajukan anggaran sebanyak Rp 52 miliar. "Tambahan anggaran itu untuk menjalankan program-program kementerian," ujar Said dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (18/2). Anggaran itu dipakai untuk membuat road map BUMN sebanyak Rp 15 miliar. Selain itu, anggaran juga akan dipakai untuk kajian pendayagunaan aset nonproduktf milik BUMN. Kementerian juga akan melakukan renovasi gedung dan penggantian lift. "Jangan dibiarkan anggaran Kementerian BUMN dibiayai oleh anaknya sendiri, BUMN," ujar Said.
BERITA TERKAIT
Keuangan