KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) dan pencarian mitra strategis untuk 4 anak usaha di tahun ini.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan untuk tahun ini memang ada beberapa anak usaha yang direncanakan bisa IPO ataupun juga dengan skema lainnya seperti kemitraan.

"Kita ada inisiatif 4 rencana tahun ini, kita juga akan melihat kemitraan khususnya kemitraan dengan Indonesia Investment Authority (INA) atau SWF atau dana yang dimiliki pemerintah di Taspen dan BPJS Tenaga Kerja," kata Pahala dalam wawancara bersama Kontan, belum lama ini.

BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura,Gandeng Schroders dan Fullerton

Adapun, keempat perusahaan tersebut yakni Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina International Shipping & Marine Logistic, Anak Usaha PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur dan kawasan industri, dan Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

Baca Juga: Ini sejumlah terobosan yang direncanakan setelah holding BUMN pangan terbentuk

Untuk Pertamina International Shipping dan Marine Logistic, Pahala mengungkapkan ada potensi untuk menjadi perusahaan marine logistic terbesar di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, saat ini kebutuhan kapal Pertamina mencapai di atas 200 kapal.

"Bagaimana kita bentuk satu perusahaan marine logistic yang terintegrasi punya shipping, punya storage dan beberapa pelabuhan," kata Pahala.

Selanjutnya, untuk anak usaha KRAS, Pahala menilai dengan penggabungan sejumlah anak usaha yang bergerak di bidang pengelolaan, listrik, air, pelabuhan dan kawasan industri maka akan jadi perusahaan yang terintegrasi.

"Untuk industri pasti butuh air, listrik dan kalau dekat laut tentunya butuh pelabuhan," jelas Pahala.

Dalam catatan Kontan.co.id, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk masih mengkaji opsi mengantar tiga anak usahanya untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO).

Saat ini, emiten pelat merah berkode saham KRAS tersebut masih berkonsultasi dengan Kementerian BUMN untuk mendiskusikan wacana tersebut.

Editor: Yudho Winarto