KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi izin usaha dari PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) buntut aksi perusahaan ini menjual pulau di Indonesia. Sebelumnya dikabarkan bahwa lebih dari 100 pulau di Indonesia yang berlokasi di Halmahera Timur, akan dijual karena alasan untuk konservasi lingkungan. PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) merupakan perusahaan yang diketahui memiliki hak untuk mengelola pulau-pulau di Kepulauan Widi yang akan dijual melalui lelang.
Karena itu pemerintah akan mengevaluasi perizinan itu sehubungan dengan kabar akan dilelangnya Kepulauan Widi yang terletak di Maluku Utara pada sebuah situs lelang asing.
Baca Juga: 100 Lebih Konservasi Pulau di Indonesia Timur dijual di Sotheby’s, Mengapa? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan, setelah menggelar serangkaian rapat lintas lembaga, PT LII diketahui tidak menjalankan nota kesepahaman atau
memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan untuk pengelolaan ekoturisme kawasan tersebut. Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara pada 29 November 2022 telah melakukan rapat dengan instansi terkait untuk membahas dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap PT LII. "Tindakan sementara pemerintah provinsi melalui Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) akan membekukan izin sementara," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA kepada wartawan pada Minggu (4/12/2022) seperti dikutip Kompas.com. "Nanti, apabila PT LII bisa menunjukkan kelayakan atas pemanfaatan lahan maka izin bisa dibuka kembali. Namun, apabila tidak dapat menunjukkan kelayakan terhadap pemanfaatan lahan sesuai MoU, maka akan dicabut selamanya," ujarnya lagi. Safrizal menambahkan, Pemkab Halmahera Selatan akan menyampaikan surat permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Maluku Utara untuk meninjau ulang perizinan yang diterbitkan kepada PT LII, atas komitmennya yang tidak sesuai dengan MoU.
Baca Juga: Bakti Kominfo Targetkan 7.000 BTS di Kawasan 3T Bisa On Air pada Tahun 2024 Safrizal menyebut PT LII selama 7 tahun terakhir belum merealisasikan MoU untuk melakukan investasi di bidang pariwisata bahari. "DPMPTSP Provinsi Maluku Utara segera melakukan proses pencabutan sementara perizinan kepada PT LII. Mengingat, belum ada realisasi kegiatan apapun selama 7 tahun maka sesuai regulasi dapat dilakukan pencabutan," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Kepulauan Widi dilaporkan CNN akan dilelang oleh situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika. Ada lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi, atau yang dalam pelelangan disebut Widi Reserve, yang tersebar di kawasan seluas 10.000 hektare. CNN menambahkan, hukum Indonesia mengatakan bahwa non-warga negara Indonesia (WNI) tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Akan tetapi, pembelian Kepulauan Widi dapat disiasati dengan membuat pemilik akhirnya mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII). Sebelumnya Indonesia dikabarkan akan melelang hak pengembangan dan pengelolaan lebih dari 100 pulau pada minggu depan. Lelang pengelolaan pulau tropis di Indonesia ini dikhawatirkan memberikan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup.
Baca Juga: Punya Land Bank 880,5 Hektare, Jakarta Setiabudi (JSPT) Akan Garap 3 Proyek Baru Sebab lembaga Sotheby menyebut kepulauan di Indonesia sebagai salah satu ekosistem karang paling utuh yang tersisa di muka Bumi. Lelang ini di gagas Widi Reserve, lembaga perlindungan cagar alam yang berbasis pada zona perlindungan laut di kawasan "Segitiga Karang" di Indonesia timur. Dalam situs casothebys.com lembaga ini menyebutkan lelang lebih dari 100 pulau di Indonesia itu akan berlangsung di Sotheby’s Concierge Auctions di New York pada 8-14 Desember. Sebagai gambaran, penjualan sebuah pulau kepada pihak luar atau non-Indonesia hingga saat ini masih dilarang berdasarkan hukum Indonesia. Nantinya pembeli akan menawar saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan pembangunan Indonesia yang telah melisensikan hak untuk membangun resor ramah lingkungan dan properti hunian mewah di atas pulau-pulau tersebut. Lelang pulau-pulau di Indonesia tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa konservasionis yang mengatakan bahwa pembangunan tersebut dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya. Apalagi selama ini pulau-pulau ini menampilkan hutan hujan, hutan bakau, laguna, danau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas. Mohamad Abdi Suhufan, koordinator nasional di Destructive Fishing Watch Indonesia seperti dikutip The Guardian menyatakan telah meminta pemerintah Indonesia untuk menyelidiki penjualan tersebut. Menurut Abdi Suhufan penjualan pulau ini telah menimbulkan “kontroversi dan menarik perhatian publik Indonesia”. Dia mengatakan bahwa meskipun pembangunan direncanakan untuk perlindungan lingkungan, kepemilikan pribadi atas pulau-pulau tersebut akan berdampak pada masyarakat setempat secara sosial dan ekonomi. "Tempat penangkapan ikan bagi nelayan yang sudah digunakan secara turun-temurun akan dibatasi," ujarnya. Selain itu penjualan pulau akan berdampak sosial dari rencana ini akan mengimbangi manfaat lingkungan. Meskipun saat ini, pemerintah gencar menarik investasi asing untuk mendapatkan penerimaan negara Abdi Suhufan menyebut tidak ada peraturan yang harus diubah untuk meloloskan rencana ini.” Ahli lingkungan lokal Iwan Sofiawan menambahkan, penjualan pulau ini tidak bisa menjamin bahwa pulau-pulau ini tidak akan dieksploitasi untuk kegiatan pariwisata? Dan bagaimana dengan akses masyarakat lokal setelah pulau-pulau itu menjadi milik pribadi?”
Baca Juga: Kiprah dua Srikandi PLN, ikut dirikan tower listrik darurat di NTT Tersebar kabar pulau yang akan di jual memiliki luas lebih dari 10.000 hektare atau sekitar 25.000 hektar di kawasan timur laut Bali. Perwakilan Sotheby menggambarkan pulau-pulau tersebut sebagai salah satu ekosistem atol karang paling utuh yang tersisa di Bumi dan kerajaan hewan dengan proporsi yang luar biasa, rumah bagi ratusan spesies langka dan terancam punah. Beberapa satwa yang terancam punah di antaranya paus biru, hiu paus, dan spesies lain yang belum ditemukan. Ditanya tentang masalah lingkungan, Charlie Smith, wakil presiden eksekutif Sotheby's Concierge Auctions, mengatakan kepada Guardian melalui email bahwa perusahaan pengembangan LII akan "terlibat secara aktif, dan tidak hanya menyerahkan seluruh proyek". Dia mengatakan rencana perusahaan menyentuh kurang dari 1% dari hutan hujan dan 0,005% persen dari seluruh cadangan, dengan area yang dilarang untuk turis dan ruang yang membatasi jumlah tamu. LII telah menganggarkan US$ 1,5 juta pada tahun pertama untuk patroli keamanan, didukung oleh polisi dan angkatan laut Indonesia. Selain itu akan ada program penelitian yang dilakukan pada tahun kedua. Seperti ekosistem serupa, cagar alam ini telah lama berada di bawah tekanan dari pengambilan sirip hiu, penggundulan hutan, dan perburuan spesies yang terancam punah; dibiarkan tak tersentuh tekanan pada cadangan hanya akan berlanjut, dan kemungkinan meningkat,” katanya. Termasuk dalam rencana pengembangan adalah landasan udara pribadi yang dapat melayani tamu dari tujuan seperti Bali, Jakarta, dan Cairns. "Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau,” kata Charlie Smith dalam pernyataan pers terpisah.
Di dekat cagar alam, air dingin yang kaya nutrisi didorong ke dasar rantai pegunungan bawah laut yang menghubungkan ke Palung Mariana, palung samudra terdalam di Bumi. Menurut daftar lelang lokasi pulau yang di lelang merupakan tempat melahirkan, kawin, dan peristirahatan yang sempurna bagi ratusan spesies langka dan terancam punah. Menurut Smith Meskipun daftar tersebut tidak menyebutkan harga awal yang diharapkan, penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US$ 100.000. Penawaran dibuka pada pukul 4 pagi (ET) pada 8 Desember, dengan pemenang diminta untuk menginvestasikan "jumlah yang besar" ke dalam pengembangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Syamsul Azhar