KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian Desa PDT) menggandeng aparat penegak hukum (KPK dan Kejaksaan) untuk menindak penyelewengan dana desa.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan, hasil evaluasi kementerian terkait pelaksanaan dana desa tahun 2024, terdapat temuan penyimpangan dana desa. Diantaranya ada oknum kepala desa yang menggunakan dana desa untuk judi online atau ada juga untuk kepentingan lain (website fiktif). 

Yandri menyebut persoalan data, berapa angkanya, dan siapa oknumnya, sudah lengkap didapat dari PPATK. Hal itu juga sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Baca Juga: Besok, Kejagung Panggil Mantan Komut Pertamina, Ahok Terkait Kasus Tata Kelola Minyak

"Biarlah aparat penegak hukum yang akan mengungkap secara lugas dan terang benderang, jadi kami pihak yang meminta aparat penegak hukum, sudah kami serahkan (datanya)," ujar Yandri dalam konferensi pers, Rabu (12/3).

Yandri menambahkan, pihaknya tidak akan menyampaikan secara detil nama kepala desanya, berapa jumlahnya, di desa mana, dan bulan berapa dia melakukan perbuatan tidak benar itu. 

"Semuanya sudah kami serahkan. Tinggal nanti mohon aparat penegak hukum yang akan kita minta untuk menelaah lebih jauh tentang perbuatan melawan hukum itu," terang Yandri. 

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pendampingan yang dilakukan Kejaksaan dilakukan melalui upaya preventif maupun represif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran.

"Kalau ada kebocoran akan kita tindak, itu yang akan kita lakukan," ujar Burhanuddin.

Baca Juga: Kementerian PDT dan Kejagung Berkolaborasi terkait Pengawasan Dana Desa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News