KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan percepatan jadwal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada rentang waktu 2029-2032.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional hingga mencapai 443 gigawatt (GW) sebagaimana tercantum dalam draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.

“Kapasitas ini dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Sebanyak 79% kapasitas pembangkit berasal dari energi baru terbarukan (EBT),” kata Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Kamis (23/1).

BPJS Kesehatan Sabet Penghargaan Pada Ajang The 10th Annual SPEx2®

Yuliot menambahkan, PLTN menjadi bagian dari strategi mencapai bauran energi nasional sebesar 79% dari EBT. Namun, hingga saat ini belum ada pihak swasta yang menyatakan minat berinvestasi dalam proyek ini.

“Calon perusahaan belum, itu baru kajian pemerintah” ungkapnya.

Selain PLTN, pemerintah juga tengah mengembangkan berbagai jenis pembangkit energi lainnya. Pada 2028-2029, rencana pengembangan pembangkit listrik arus laut akan dimulai. Proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) floating di atas waduk serta PLTS rooftop juga menjadi agenda pengembangan masif ke depan.

Pengembangan energi panas bumi (PLTP) di wilayah offshore dan onshore, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara eksisting hingga masa perjanjian jual beli listrik (PPA) berakhir, serta penerapan cofiring dengan biomassa yang dilengkapi dengan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon (CCS) juga menjadi prioritas pemerintah.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mempersiapkan langkah operasionalisasi PLTN melalui pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN).

Ketua Harian DEN sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembentukan KP2EN menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun mendatang.

“Draft Perpres terkait KP2EN sudah kami susun, termasuk sosialisasi terkait langkah-langkah implementasi PLTN untuk mendukung transisi energi dan pencapaian net zero emission pada 2060,” kata Bahlil.

Pada tahap awal, kapasitas PLTN yang akan dibangun diperkirakan mencapai 250-500 megawatt (MW), dengan potensi peningkatan kapasitas di masa depan. Bahlil juga menegaskan bahwa PLTN tidak hanya akan mendukung transisi energi ke EBT, tetapi juga menekan biaya produksi listrik nasional.

“Kami akan memastikan peraturan-peraturan terkait energi nuklir disusun mulai 2025, sehingga pada 2032 kita tidak lagi memulai, tetapi sudah berada pada tahap operasional,” imbuh Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News