KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan jaringan gas (jargas) sebanyak 4 juta sambungan rumah (SR) hingga 2024 terus dilakukan. Hanya saja harus diakui bahwa tersebut memerlukan proses yang panjang.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso menyatakan, proses implementasi skema KPBU untuk pembangunan jargas masih berada di tahap awal.

Baca Juga: Kembangkan mobil listrik, Sumber Energi Sukses Makmur gandeng perusahaan asal China

Saat ini, kajian KPBU untuk proyek jargas sedang disiapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Rencananya akhir bulan Agustus pemerintah akan melakukan konsultasi public terkait hal itu ke berbagai daerah. “Nantinya akan ada respons dari pemerintah daerah, lalu selanjutnya kami proses hasil konsultasinya ke Bappenas dan beberapa lembaga terkait,” ujar Ali, Rabu (12/8).

Dia pun belum bisa menginformasikan perihal daftar badan usaha yang berkeinginan menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk ikut proyek jargas 4 juta SR.

Dalam berita sebelumnya, skema KPBU dalam pembangunan jargas direncanakan akan terlaksana di tahun 2022 mendatang. Skema KPBU ini menyasar daerah-daerah yang cukup ekonomis untuk dibangun jargas oleh badan usaha.

Pembangunan jargas sebanyak 4 juta SR hingga 2024 merupakan upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri, mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ton per tahun, penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 miliar per tahun, serta menghemat pengeluaran energi masyarakat sebanyak Rp 386 miliar per tahun.

Baca Juga: Semester I 2020, Elnusa (ELSA) serap belanja modal Rp 270 miliar

Jargas juga bermanfaat untuk mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp 2,64 triliun per tahun.

Editor: Tendi Mahadi