KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah belum membahas lebih lanjut mengenai rencana ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) tanpa transit melalui negara lain.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, Tri Winarno mensinyalkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menyiapkan detail dari arahan Menteri ESDM tersebut, termasuk kemungkinan pemberlakuan sanksi mengenai larangan transit sebelum ke negara tujuan ekspor.

"Belum, belum," ujar Tri singkat menjawab kelanjutan larangan transit ekspor dan kemungkinan adanya sanksi, saat ditemui media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (6/11/2026).

Ia juga memastikan penerapan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang salah satunya menyasar komoditas batubara tersebut, tidak mengubah transaksi antara perusahaan dan pembeli.

Baca Juga: Adhi Karya (ADHI) Perketat Seleksi Tender Proyek Konstruksi pada 2027

"Seller sama buyer tetap berjalan. Dia (DSI) di tengah mengecek beberapa dokumen terkait dengan apakah under invoicing atau tidak," kata Tri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah mendorong pengiriman ekspor SDA langsung ke negara tujuan.

"Jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, lewat transit negara tertentu. Saya enggak mau. Sumber daya alam kita dari sektor ESDM, kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung China," tegas Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo Jakarta, Senin (2/11/2026) pekan lalu.

Tak hanya untuk sektor minerba, Bahlil juga mendorong penerapan skema pengiriman langsung ini untuk komoditas minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil bilang ia telah meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengupayakan hal tersebut.

Baca Juga: Investor Asing Bidik Kawasan Industri Pulogadung dan Batang, Siapkan Rp 2,5 Triliun

"Saya juga sudah memerintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas. Kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang, atau ke Korea, langsung saja. Kenapa harus pakai negara lain?" imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News