KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan lelang Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) panas bumi yang berlokasi di Koto Sani Tanjung Bingkung, Kabupaten Solok dan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. 

Wilayah WPSPE Panas Bumi Koto Sani Tanjung Bingkung ini mencakup area seluas 11.420 hektar dengan potensi mencapai 52 megawatt listrik (MWe).

"Peserta yang dapat mengikuti penawaran WPSPE panas bumi di daerah Koto Sani Tanjung Bingkung adalah badan usaha yang berpengalaman atau bergerak di bidang panas bumi, hulu minyak dan gas, pertambangan mineral/batubara, atau pembangkit tenaga listrik," demikian disebutkan dalam situs resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Sabtu (27/7).

Baca Juga: Perusahaan Migas China Aktif Garap Blok Migas Indonesia

Lebih lanjut, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang berminat untuk mengikuti penawaran WPSPE panas bumi di daerah Koto Sani Tanjung Bingkung meliputi pengajuan surat permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.

Proses penawaran WPSPE panas bumi di daerah Koto Sani Tanjung Bingkung mencakup pengembalian formulir pendaftaran, pengambilan, dan penjelasan Dokumen Pemilihan yang berlangsung dari tanggal 26 Juli 2024 hingga 25 Agustus 2024.

Dalam catatan Kontan, Kementerian ESDM menunjukkan komitmennya untuk mendorong pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT). 

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mendorong investasi di sektor EBT.

Baca Juga: Semester I 2024, Realisasi Investasi EBT Mencapai US$565 Juta

"Realisasi investasi hingga Juni mencapai USD 565 juta atau setara 45,86% dari target," kata Eniya kepada Kontan.co.id, Jumat (26/7).

Eniya melanjutkan, bahwa berbagai jenis EBT seperti surya, panas bumi, air, bioenergi termasuk biogas dan biomassa telah menjadi penopang utama pencapaian investasi selama enam bulan pertama tahun ini. 

Pemerintah juga memberikan berbagai dukungan termasuk kemudahan regulasi, khususnya untuk investasi yang bersumber dari pendanaan dan hibah luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News