KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap masih menunggu keputusan lanjutan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penerapan Bea Keluar (BK) untuk batubara. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menyebut pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur BK komoditas emas hitam tersebut. "Ini (BK batubara) berdasarkan tren harga kan terjadi penurunan juga. Jadi dari kementerian ESDM dan juga kementerian Keuangan itu bagaimana penyusunan PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya itu juga lagi diselesaikan," ungkapnya Yuliot saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Jumat (02/01/2026). Sayangnya saat ditanya sampai kapan penerapan BK ini ditunda, Yuliot bilang pihaknya masih akan melakukan konsolidasi kepada Kemenkeu. Baca Juga: Tarif Tol Sedyatmo Naik Mulai 5 Januari 2026: Rincian Lengkap "Ini segera kami konsolidasikan dulu. Jadi ini saya cek sama Dirjen Minerba, sudah sampai dimana pembahasannya," tambah dia. Untuk dipahami, penerapan BK untuk batubara akan berlaku pada standar harga tertentu sesuai dengan kualitas kalor masing-masing jenis batubara yang diekspor. Berbeda dengan BK emas yang langsung di patok 15%, BK keluar batubara akan mengikuti formulasi yang tertuang dalam PMK. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjabarkan potensi persentase pemotongan BK dengan nilai paling kecil 5% dan tertinggi 11% tergantung pada jenis batubara yang diekspor. "Kalau nggak salah sih, diusulkan tergantung harga batubaranya ya. Ada 5 (persen), ada 8 (persen), ada 11 (persen), tergantung level harga batubaranya. Jadi itu di bawah harga tentu 5 (persen), di atas harga tentu 8 (persen), dan di bawah harga tertentu 11 (persen)," ungkapnya dalam konferensi pers, dikutip Jumat (02/01/2025). Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Bea Keluar Batubara Batal Berlaku pada Awal Tahun 2026, Ini Alasannya
Kementerian ESDM Buka Suara Soal Penundaan Bea Keluar Batubara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap masih menunggu keputusan lanjutan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penerapan Bea Keluar (BK) untuk batubara. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menyebut pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur BK komoditas emas hitam tersebut. "Ini (BK batubara) berdasarkan tren harga kan terjadi penurunan juga. Jadi dari kementerian ESDM dan juga kementerian Keuangan itu bagaimana penyusunan PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya itu juga lagi diselesaikan," ungkapnya Yuliot saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Jumat (02/01/2026). Sayangnya saat ditanya sampai kapan penerapan BK ini ditunda, Yuliot bilang pihaknya masih akan melakukan konsolidasi kepada Kemenkeu. Baca Juga: Tarif Tol Sedyatmo Naik Mulai 5 Januari 2026: Rincian Lengkap "Ini segera kami konsolidasikan dulu. Jadi ini saya cek sama Dirjen Minerba, sudah sampai dimana pembahasannya," tambah dia. Untuk dipahami, penerapan BK untuk batubara akan berlaku pada standar harga tertentu sesuai dengan kualitas kalor masing-masing jenis batubara yang diekspor. Berbeda dengan BK emas yang langsung di patok 15%, BK keluar batubara akan mengikuti formulasi yang tertuang dalam PMK. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjabarkan potensi persentase pemotongan BK dengan nilai paling kecil 5% dan tertinggi 11% tergantung pada jenis batubara yang diekspor. "Kalau nggak salah sih, diusulkan tergantung harga batubaranya ya. Ada 5 (persen), ada 8 (persen), ada 11 (persen), tergantung level harga batubaranya. Jadi itu di bawah harga tentu 5 (persen), di atas harga tentu 8 (persen), dan di bawah harga tertentu 11 (persen)," ungkapnya dalam konferensi pers, dikutip Jumat (02/01/2025). Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Bea Keluar Batubara Batal Berlaku pada Awal Tahun 2026, Ini Alasannya
