KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta badan usaha pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta menyiapkan kajian kebutuhan impor BBM untuk tahun 2026.

Langkah ini menyusul dinamika konsumsi yang mulai bergeser dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi dalam beberapa bulan terakhir.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah sudah memutuskan arah kebijakan pasokan BBM untuk sisa tahun ini, yakni seluruh kebutuhan SPBU swasta dipenuhi dari Pertamina tanpa penambahan impor baru.

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Namun untuk tahun depan, ruang diskusi masih terbuka.

Baca Juga: Kementerian ESDM: Tak Ada Impor Baru untuk SPBU Swasta!

"Tadi saya sampaikan di dalam rapat, bahwa kalau untuk tahun 2025 ini arahannya sudah clear. Bagaimana tahun 2026, silakan melakukan analisis dari masing-masing SPBU swasta disampaikan surat ke kami, kami juga tentunya akan jadikan itu sebagai kajian untuk kebijakan tahun 2026," kata Laode saat ditemui Kontan di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Selasa (9/9).

Laode menekankan, pemerintah ingin memastikan neraca ekspor-impor energi tetap terjaga, sehingga kebutuhan impor harus dihitung secara cermat.

“Jadi dinamika ini kita sama-sama analisis bersama yang kita jaga itu adalah neraca ekspor-impor kita jangan sampai terganggu gitu. Jangan sampai kita ketergantungan sama produk luar, impor, sementara neraca di dalam negeri tidak kita hitung dengan baik,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News