KONTAN.CO.ID JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan mekanisme baru pengadaan bahan bakar minyak (BBM) bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengatakan, skema tersebut dirancang agar distribusi BBM lebih terjamin, sekaligus menghindari kasus kelangkaan yang sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta pada tahun ini.

“Kita akan siapkan suatu mekanisme yang pas. Sehingga nanti ke depannya kita tidak menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang,” kata Laode di Kantor BPH Migas, Kamis (2/10).

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

Baca Juga: Kupas Polemik BBM: Batasi Tambahan Impor Selangit Hingga Deadlock Dengan Pertamina

Meski begitu, Laode belum merinci bentuk mekanisme yang dimaksud. Ia hanya memastikan bahwa pelaku usaha SPBU swasta telah mengajukan kuota impor BBM untuk 2026. Kuota yang diajukan, kata Laode, diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

Asal tahu saja, kuota impor 2025 sudah naik 10% dibanding 2024, dengan volume 776.248 kiloliter (KL). Adapun realisasi impor BBM badan usaha swasta hingga saat ini sudah menyentuh lebih dari 98% dari kuota.

Baca Juga: Pasca Terbakarnya Kilang Dumai, Pertamina Klaim Stok dan Distribusi BBM Aman

Secara rinci, kuota impor Shell pada 2025 mencapai 329.704 KL untuk RON 92, 119.601 KL untuk RON 95, dan 38.674 KL untuk RON 98.

Sementara BP memperoleh kuota 97.107 KL untuk RON 92 dan 11.863 KL untuk RON 95. Adapun Vivo mendapatkan kuota impor 18.642 KL untuk RON 90, 60.857 KL untuk RON 92, dan 7.302 KL untuk RON 95.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News