JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menagih PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera merampungkan revisi Rencana Umum Penyediaan Ketenagalistrikan (RUPTL) dalam waktu dekat.

Seharusnya PLN sudah menyerahkan revisi RUPTL itu kepada Kementerian ESDM sejak Maret 2016 lalu. Namun sejauh ini, revisi ini belum sampai meja Kementerian ESDM.

Maka dari itu Kementerian ESDM pada dua pekan lalu, mengirimkan surat peringatan kepada PLN untuk segera menyelesaikan revisi itu.

Bank Digital Ini Memberikan Bunga Deposito Tinggi Hingga 8,25% Per Tahun

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Ketenagalistrikan) Kementerian ESDM, Jarman mengatakan pihaknya masih menunggu itikad baik PLN untuk mempercepat revisi RUPTL.

“Kita belum dapat, dari Kementerian ESDM beberapa hari lalu sudah kirim surat ke PLN untuk minta lagi agar segera disampaikan,” terangnya kepada KONTAN, Kamis (12/5).

Kementerian ESDM, kata Jarman, meminta agar dalam revisi RUPTL itu sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang sudah diumumkan melalui Dewan Energi Nasional (DEN).

“Dimana porsi-porsinya semisal untuk batubara sekian persen dan lain sebagainya. Kedua, listrik masuk desa (listrik pedesaan) harus masuk dalam RUPTL, pendekatannya kan tidak lagi melalu DIPA tapi melalui PMN jadi masuk RUPTL,” urainya.

Selebihnya dalam revisi RUPTL, kata Jarman, PLN hanya iberikan porsi dalam pembangunan 35.000 Megawatt (MW) hanya 5000 MW. Hal itu kata Jarman, disesuaikan dengan kemampuan keuangan PLN.

Selain itu, PLN difokuskan dalam pembangunan transmisi listrik. “Ya kami akan tagih lagi, karena dulu kan janjinya waktu tanggal 1 maret itu dilakukan FGD di Hotel Darmawangsa. Hasil FGD itu dipakai untuk memperbaiki draftnya. Nah kami menagihi itu. Kalau targetnya semakin cepat, semakin baik,” tandas Jarman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News