KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menawarkan lima wilayah kerja panas bumi (WKP) di tahun ini. Tapi, lelang WKP itu baru akan dikerjakan setelah aturan baru terkait skema tarif dan tata kelola panas bumi diterbitkan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari. Namun, Ida masih belum merinci WKP mana saja yang sudah siap untuk dilelang, juga besaran potensi setrum yang bisa dihasilkannya.

Baca Juga: Kementerian ESDM targetkan tambahan 140 MW dari tiga pembangkit panas bumi

Ida bilang, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Bada Geologi untuk melihat WKP mana yang paling siap dan akan diprioritaskan. "Belum diputuskan WKP mana saja, masih dalam koordinasi dengan Badan Geologi, WKP mana yang prioritas," kata Ida kepada Kontan.co.id, Minggu (23/2).

Ida menjelaskan, penawaran WKP bisa dilakukan dengan dua mekanisme. Yakni melalui lelang terbuka kepada badan usaha atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada penawaran tahun lalu, ada tiga WKP yang ditugaskan kepada BUMN, yakni PT Pertamina (Persero). Ketiga WKP penugasan itu adalah WKP Kotamobagu di Sulawesi Utara, WKP Telaga Ranu di Maluku Utara, dan WKP Guci di Jawa Tengah.

Sementara untuk mekanisme lelang, Ida mengakui bahwa pada tahun lalu masih sepi peminat. Dari ketiga WKP yang ditawarkan untuk dilelang, tidak ada badan usaha yang tertarik untuk memasukkan dokumen penawaran.

Baca Juga: Kementerian ESDM yakin UU omnibus law bisa percepat investasi sektor energi

Adapun, ketiga WKP itu adalah, WKP Lainea di Sulawesi Tengah, WKP Gulunggung di Jawa Barat, dan WKP Gunung Wilis di Jawa Timur. "Namun tiga WKP yang dilelang tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran," sebut Ida.

Editor: Handoyo .