KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  mengultimatum 37 perusahaan batubara akibat belum mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2023.

Imbasnya, puluhan perusahaan batubara ini berpotensi dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Suswanto mengungkapkan, per 1 November 2023 tercatat 757 dokumen RKAB telah diajukan dari total 752 IUP.

Baca Juga: Ini Alasan Kementerian ESDM Tolak 22 Dokumen Revisi RKAB Batubara Tahun 2023

Dari jumlah tersebut, tercatat 37 badan usaha belum menyampaikan dokumen RKAB.

"IUP yang tidak menyampaikan dokumen RKAB diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari kalender," kata Bambang dalam RDP Komisi VII DPR RI, Senin (6/11).

Bambang menjelaskan, jika dalam kurun waktu tersebut, pengajuan RKAB tak kunjung dilakukan maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pertambangan. Penghentian kegiatan pertambangan ini berlangsung maksimum 60 hari kalender.

Selanjutnya, jika pengajuan RKAB juga masih belum dipenuhi maka Kementerian ESDM bakal memberikan sanksi berupa pencabutan IUP perusahaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi