KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Adapun, wilayah yang diatur ialah sebagian perairan laut di sekitar TNUK yang penetapannya telah berproses sejak 2013. Penjelasan ini menyusul isu relokasi badak jawa yang ramai dikaitkan dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar TNUK.
Baca Juga: Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Soroti Kesepakatan Dagang hingga Pertahanan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten pada 2013. Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemerintah Provinsi Banten pun kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP. Menurut Dwi Anggia, usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. "Kementerian ESDM menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11/2026). Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa, sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Baca Juga: Trump Sapa Prabowo di KTT ASEAN-AS: Sahabat Saya, Pemimpin yang Hebat! Meski demikian, Kementerian ESDM menyebut penetapan WUP berbeda dengan izin menambang. "Penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Dwi Anggia.
Menurutnya, setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. "Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Dwi Anggia. Kementerian ESDM mengaku akan terus memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News