KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin konsumsi LPG 3 kg dapat ditekan tahun ini setelah program transformasi subsidi dengan metode pendaftaran dan pembelian menggunakan KTP dilaksanakan secara nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Tutuka Ariadji menyatakan prognosa kuota volume LPG di tahun ini sebesar 8,03 juta MT atau zero growth dibandingkan realisasi di tahun lalu. Sebelumnya Pertamina memprediksi konsumsi LPG melon di sepanjang 2023 sebesar 8,02 juta MT. “Prognosa LPG Subsidi yang zero growth ini saya berpendapat bisa turun dengan adanya registrasi. Namun angka penurunannya bervariasi tergantung bagaimana nanti pelaksanaannya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/1).
Baca Juga: Realisasi Subsidi Energi Pada 2023 Capai Rp 64,3 Triliun, Lebih Rendah dari Pagu Tutuka menjelaskan lebih lanjut, pemerintah menyadari bahwa penjualan atau konsumsi LPG subsidi terus meningkat dari tahun ke tahun sedangkan LPG non-subsidi trennya terus menurun. Persoalan ini akan mendorong penyalahgunaan subsidi energi di lapangan dalam bentuk oplosan. Untuk itu, Kementerian ESDM mengupayakan konsumsi LPG non-subsidi terus meningkat dengan mentransformasikan penyaluran subsidi LPG 3 kg langsung ke orang. Paradigma subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta daya beli. Maka itu di tahun ini pihaknya memastikan belum ada pembatasan pembelian LPG subsidi karena proses pendaftaran masih terus berjalan. Ada sejumlah kelompok masyarakat yang dipetakan berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kg yakni rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Program transformasi subsidi ini sejatinya sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM dan Pertamina di beberapa wilayah pada tahun lalu. “Lebih dari setahun lalu kami upayakan itu bersama Pertamina melakukan
pilot project di beberapa wilayah. Di tahun ini akan kami lakukan untuk seluruh Indonesia,” ujarnya. Hasilnya per 31 Desember 2023 jumlah pengguna yang tercatat telah melakukan transaksi sebesar 31,5 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) di mana 24,4 juta NIK merupakan konsumen data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan 7,1 juta NIK merupakan konsumen
on demand atau belum terdaftar. Jadi kalau ada masyarakat datang ke pangkalan, dan datanya belum tercatat dalam sistem, pemerintah masih membuka pendaftaran supaya orang tersebut dapat membeli LPG 3 kg.
Baca Juga: Pembelian LPG 3 Kg Sekarang Pakai KTP, Begini Keluhan Agen Wilayah yang paling banyak melakukan pendataan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sedangkan konsumsi LPG terbesar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Saat ini jumlah total sub penyalur Pertamina sebanyak 253.384 yang tersebar di 411 kabupaten/kota. Sebanyak 252.381 pangkalan atau 99,4% pangkalan telah siap melakukan transaksi pada sistem Merchant Apps MyPertamina dan 507 pangkalan terkendala sinyal telekomunikasi sehingga belum
on-boarding. Adapun, sebanyak 240.892 pangkalan atau 95% pangkalan telah melakukan pencatatan transaksi pembelian melalui sistem. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan berharap melalui transformasi penyaluran LPG Subsidi ini pihaknya dapat mendorong konsumsi LPG non subsidi di tahun ini.
“Saya harap Pertamina bisa bantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi. Setidaknya kami bisa meningkatkan 6%-10% dari total konsumsi (LPG non subsidi),” ujarnya ditemui usai konferensi pers. Riva merinci, di sepanjang tahun lalu total konsumsi LPG baik itu subsidi maupun non subsidi sebanyak 8,6 juta MT. Perinciannya, LPG Subsidi sebanyak 8 juta MT dan 600.000 MT LPG non Subsidi. “Jadi total konsumsi (LPG non subsidi) cuma 600 ribuan, kita akan dorong lebih 800 ribu. Upaya ini untuk membantu pemerintah,” tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
