KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengingatkan 261 aparatur sipil negara (ASN) yang baru bergabung di Kementerian Haji dan Umrah untuk menjaga integritas dan menghindari segala bentuk korupsi maupun pelanggaran. 

Pesan itu disampaikan seiring percepatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.

Irfan menegaskan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanah besar yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh pegawai harus menjunjung tinggi integritas.

Baca Juga: Hadapi El Nino, Bapanas Klaim Stok Pangan Aman Cadangan Beras Tembus 5,24 Juta Ton

"Kita tidak main-main dengan haji. Kita mendapatkan amanah untuk mengelola penyelenggaraan haji, terlebih ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ibadah," ujar Irfan dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan jemaah merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. 

Oleh karena itu, seluruh pegawai diminta menjadikan pelayanan kepada jemaah sebagai landasan dalam menjalankan tugas.

Menurut Irfan, tambahan 261 ASN tersebut akan memperkuat organisasi sekaligus mendukung percepatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Ia menyebut pengembangan karier pegawai akan didasarkan pada kapasitas dan kinerja.

Irfan juga mengungkapkan seluruh ASN yang bergabung telah melalui proses pemeriksaan rekam jejak sebelum diterima di Kementerian Haji dan Umrah. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan melibatkan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Sebelum bergabung, kami melakukan pemeriksaan secara serius, termasuk berkoordinasi dengan kejaksaan dan KPK. Setelah dinyatakan aman, baru kami terima di Kementerian Haji dan Umrah," katanya.

Ia menambahkan Presiden memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola Kementerian Haji dan Umrah agar tetap bersih dan bebas dari praktik korupsi maupun pelanggaran lainnya.

"Kementerian kita termasuk yang paling diwanti-wanti Presiden agar tidak melakukan korupsi dan pelanggaran. Tim kita sudah diseleksi berlapis. Fondasi integritas ini harus terus dijaga karena kalau sejak awal tidak memiliki integritas, akan sulit memperbaikinya," tegasnya.

Baca Juga: BGN: Ada Refocusing Penerima Manfaat, Kebutuhan Anggaran MBG Turun

Sebagai kementerian yang baru dibentuk, Irfan meminta seluruh pegawai membangun budaya kerja yang disiplin, tepat waktu, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan jemaah. 

Menurut Irfan, seluruh unit harus meninggalkan ego sektoral agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, ia meminta seluruh ASN baru segera beradaptasi karena tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 telah dimulai.

"Kami sudah berlari menyiapkan haji 2027. Seluruh peserta harus segera belajar dan beradaptasi. Kalau tidak, akan tertinggal," ujarnya.

Irfan mengingatkan seluruh pegawai menjaga nama baik Kementerian Haji dan Umrah, baik saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak muncul pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News