JAKARTA. Proyek pengembangan pelabuhan Kalibaru Utara Tanjung Priok tahap I senilai Rp 8,8 triliun siap ditender. Namun, upaya PT Pelindo II yang berencana akan mengandeng bank-bank BUMN untuk ikut membantu membiayai proyek pengembangan itu dinilai keliru oleh Kementrian Perhubungan. "Saya luruskan, Pelindo itu sebagai operator justru dia ikut lelang, bukan dia sendiri yang melelang" ujar Sunaryo SH Direktur Jendral Perhubungan Laut (15/3). Sunaryo menegaskan, pihaknya akan menindak keras jika Pelindo tetap melakukan lelang. "Kita akan mengeluarkan Pelindo dari pelelangan," ujarnya.Sunaryo juga menekankan keputusan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok merupakan kewenangan pemerintah sebagai regulator. Sedangkan PT Pelindo sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Priok, hanya sebagai operator. "Jadi tidak bisa Pelindo memutuskan akan mengembangkan di sini atau di sana, kan yang membangun pelabuhan tidak harus Pelindo," ujarnya lagi.Dia mengatakan tender investor terbuka kepada semua operator, termasuk PT Pelindo I, II, III, dan IV yang sudah tercatat sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik negara.Selain itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementrian Perhubungan dan Komisi V DPR, yang juga dihadiri manajemen Pelindo II, DPR secara tegas menyepakati posisi Pelindo sebagai operator.Sunaryo bilang, semua kegiatan di pelabuhan merupakan wewenang pemerintah yang dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ditunjuk. Begitupun masalah pelimpahan. "Jadi intinya untuk perhubungan laut tidak ada maksud untuk menghambat kegiatan apapun, seandainya nanti ada pelimpahan kita lihat peraturan yang ada," imbuhnya. Lebih lanjut, dia menyebut, otoritas transportasi menjamin semua peserta tender investasi itu nantinya akan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai amanat UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Peraturan ini wajib ditaati untuk mendorong terwujudnya semangat pemisahan operator dan regulator. Ini sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran."Pembuatan masterplan ini, Pelindo atau siapapun boleh membuat, tapi yang mengetok palu tetap kita," tandas Sunaryo
Kementerian Perhubungan pertegas posisi Pelindo II
JAKARTA. Proyek pengembangan pelabuhan Kalibaru Utara Tanjung Priok tahap I senilai Rp 8,8 triliun siap ditender. Namun, upaya PT Pelindo II yang berencana akan mengandeng bank-bank BUMN untuk ikut membantu membiayai proyek pengembangan itu dinilai keliru oleh Kementrian Perhubungan. "Saya luruskan, Pelindo itu sebagai operator justru dia ikut lelang, bukan dia sendiri yang melelang" ujar Sunaryo SH Direktur Jendral Perhubungan Laut (15/3). Sunaryo menegaskan, pihaknya akan menindak keras jika Pelindo tetap melakukan lelang. "Kita akan mengeluarkan Pelindo dari pelelangan," ujarnya.Sunaryo juga menekankan keputusan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok merupakan kewenangan pemerintah sebagai regulator. Sedangkan PT Pelindo sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Priok, hanya sebagai operator. "Jadi tidak bisa Pelindo memutuskan akan mengembangkan di sini atau di sana, kan yang membangun pelabuhan tidak harus Pelindo," ujarnya lagi.Dia mengatakan tender investor terbuka kepada semua operator, termasuk PT Pelindo I, II, III, dan IV yang sudah tercatat sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik negara.Selain itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementrian Perhubungan dan Komisi V DPR, yang juga dihadiri manajemen Pelindo II, DPR secara tegas menyepakati posisi Pelindo sebagai operator.Sunaryo bilang, semua kegiatan di pelabuhan merupakan wewenang pemerintah yang dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ditunjuk. Begitupun masalah pelimpahan. "Jadi intinya untuk perhubungan laut tidak ada maksud untuk menghambat kegiatan apapun, seandainya nanti ada pelimpahan kita lihat peraturan yang ada," imbuhnya. Lebih lanjut, dia menyebut, otoritas transportasi menjamin semua peserta tender investasi itu nantinya akan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai amanat UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Peraturan ini wajib ditaati untuk mendorong terwujudnya semangat pemisahan operator dan regulator. Ini sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran."Pembuatan masterplan ini, Pelindo atau siapapun boleh membuat, tapi yang mengetok palu tetap kita," tandas Sunaryo
