KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menggeser fokus pembangunan hunian vertikal. Tak hanya menyasar masyarakat prasejahtera, pemerintah kini membidik kelas menengah lewat pembangunan rumah susun (rusun) berbasis optimalisasi aset BUMN di berbagai kota besar. Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, sinergi dengan BUMN akan diperluas untuk menghadirkan hunian vertikal yang menyasar segmen menengah, terutama di kota dengan tekanan kebutuhan hunian tinggi. “Kita juga mengajak BUMN bisa bersinergi menyiapkan perumahan, sifatnya ke atas, yaitu rusun untuk kelas menengah tanggung,” ujar Ara saat konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ara mengakui, selama ini isu keterjangkauan hunian tidak hanya dialami masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kelas menengah. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan skema dan regulasi yang lebih fleksibel sesuai karakter segmen tersebut.
Baca Juga: Kementerian PKP Ngebut Bangun Rusun di Senen & Tanah Abang, Target Rampung Juni 2026 “Kita tahu kelas menengah juga banyak yang memerlukan, tolong dipersiapkan aturannya, yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda, mungkin selera, desain yang berbeda, dan lokasi yang berbeda,” ucap Ara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kebutuhan hunian masih besar. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut sekitar 13% rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah. “Yang paling tinggi DKI Jakarta, backlog tidak memiliki perumahan mencapai 40,59 persen,” ujar Amalia. Ia menambahkan, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan backlog tertinggi, mencapai 55,83% atau sekitar 146.729 rumah tangga. Karena itu, pembangunan rusun di kawasan padat seperti Senen dan Tanah Abang dinilai sebagai langkah strategis. “Ini sesuatu yang luar biasa karena memang intervensi di mana backlog yang paling tinggi, yaitu di Jakarta Pusat,” kata Amalia. Dari sisi implementasi, BUMN menyatakan siap mendukung penuh program tersebut melalui pemanfaatan aset lahan. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyebut sejumlah aset milik Angkasa Pura dan PT KAI sudah disiapkan untuk pembangunan rusun.
Baca Juga: Menteri PKP Bertemu Gubernur Jabar, Bahas Strategi Bedah Rumah hingga Rusun Subsidi “Tadi sudah dihasilkan, ada tanah dari Angkasa Pura dan juga KAI yang akan kita bangunkan untuk seluruh rakyat kita. Masih banyak lagi tentu tanah-tanah yang kita lihat,” ujar Dony. Menurut Dony, pihaknya saat ini tengah memetakan seluruh aset strategis di kota-kota besar yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan hunian. “Kita sedang melakukan pemetaan seluruh aset yang ada, terutama di kota-kota yang memang membutuhkan pembangunan perumahan secepat mungkin,” kata dia. Dukungan juga datang dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Kepala KSP Muhammad Qodari menilai kolaborasi lintas lembaga ini sebagai bentuk nyata percepatan kerja pemerintah. “Saya menyaksikan sesuatu yang government entrepreneurship, di mana pemerintah yang biasanya identik dengan lambat dan bermasalah, tetapi di Kementerian PKP dan di BP BUMN itu sama sekali tidak terlihat,” ujar Qodari. Ia menegaskan, program ini tidak akan berhenti di Jakarta, melainkan diperluas ke kota-kota besar lain seperti Medan, Surabaya, Makassar, hingga Bandung.
“Dengan kolaborasi ini akan menyelesaikan, insya Allah, tidak hanya satu titik di Senen, tetapi juga banyak titik lainnya. Ada kota-kota besar yang justru membutuhkan pembangunan atau dukungan perumahan karena backlog-nya juga paling besar,” kata Qodari. Dengan skema baru ini, pemerintah berharap rusun tak lagi identik hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi kelas menengah yang selama ini terjepit harga properti di perkotaan.
Baca Juga: Menteri PKP dan Dony Oskaria Tinjau Lahan Milik Angkasa Pura di Senen Jakarta Pusat Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
