KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tancap gas menyiapkan hunian vertikal di Jakarta Pusat. Dua proyek rumah susun (rusun) bakal dibangun di kawasan Senen dan Tanah Abang, dengan target rampung serentak pada 15 Juni 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut, rusun di Senen akan memiliki kapasitas sekitar 300 unit. Lahan yang digunakan merupakan milik BUMN, PT Angkasa Pura. Sementara itu, di Tanah Abang akan dibangun 500 unit rusun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Juga nanti ada [pembangunan rusun] di Tanah Abang, ada 500 unit yang selesai [pembangunan] juga 15 Juni 2026,” ujarnya di kantor BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Kirim THR Pakai ShopeePay Berpeluang Dapat Bonus Saldo Rp10 Ribu

Ara menegaskan, proyek di Tanah Abang akan dibiayai melalui skema kolaborasi dengan swasta, yakni lewat dana corporate social responsibility (CSR). 

Baca Juga: Menteri PKP Bertemu Gubernur Jabar, Bahas Strategi Bedah Rumah hingga Rusun Subsidi

"Kita juga membangun rumah kolaborasi antara Kereta Api dan juga swasta dalam konteks tanahnya tetap punya Kereta Api, tapi nanti yang bangun [rusun] adalah CSR dari swasta,” ucapnya.

Meski demikian, Ara belum merinci siapa pengembang yang akan menggarap proyek tersebut maupun total anggaran yang disiapkan. Untuk proyek di Senen, pembangunan bahkan dijadwalkan mulai lebih cepat, yakni Kamis (2/4/2026).

“Izinnya diurus oleh [Pemprov] Jakarta. Ya sudah diurus izinnya. Kemudian juga dari arahan Pak Dony [Kepala BP BUMN] untuk bisa menyiapkan segera yang ada di Senen. Jadi, besok siang sudah mulai pembangunan di sana dan selesainya tanggal 15 Juni,” tutur Ara.

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, KAI Bakal Bangun 5.484 Rusun di Empat Kota

Langkah percepatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto usai meninjau permukiman warga di bantaran rel kawasan Senen pada 26 Maret 2026. Presiden meminta penyediaan hunian layak bagi warga yang selama ini tinggal di lokasi dengan fasilitas terbatas.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, Presiden langsung menginstruksikan sejumlah pihak, termasuk Menteri PKP, Menteri Pekerjaan Umum, Perumnas, dan KAI untuk segera mengeksekusi pembangunan hunian baru.

Ara menekankan, proyek ini mengusung pendekatan baru yang berorientasi pada kepastian waktu selesai, bukan sekadar seremonial awal pembangunan. Menurutnya, koordinasi lintas BUMN dan dukungan swasta memungkinkan proyek berjalan cepat di tengah kebutuhan hunian yang mendesak di Jakarta.

Dengan backlog perumahan yang masih besar, pemerintah menargetkan model kolaborasi seperti ini bisa menjadi pola baru dalam penyediaan hunian rakyat secara cepat dan terukur.

Baca Juga: Rusun Subsidi Sulit Tumbuh, Asosiasi & Pengamat Soroti Masalah Harga &Skema Penjualan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News