KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut hingga saat ini belum memulai proyek baru sebagai bentuk eksekusi dari program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menuturkan realisasi program 3 Juta Rumah masih didorong oleh pelaksanaan program eksisting mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Jadi kan program 3 juta rumah sebagaimana kita ketahui kan nggak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," jelasnya saat ditemui di sela-sela agenda Sarasehan BP Tapera, Jakarta, (17/7).

Cuan Optimal Bonus Akhir Tahun dari Investasi Rendah Risiko Deposito Bank Digital

Baca Juga: KUR Jadi Solusi Instan Program 3 Juta Rumah, Ekonom: Terlalu Dipaksakan

Sri menjelaskan, saat ini realisasi program 3 juta rumah melalui proyek FLPP telah tembus 129.000 unit. Di mana, angkanya akan dikebut tembus hingga 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Sementara itu, alokasi untuk program BSPS tahun ini ditargetkan sebesar 38.054 unit rumah. Saat dikonfirmasi berapa total rumah yang telah terbangun, Sri mengaku belum dapat menyebut angkanya lantaran jumlahnya masih terus bertambah.

"Saya nggak hafal data lengkap per hari ini gitu ya, nanti kalau saya sampaikan nggak tepat begitu. Tapi nanti insya Allah itu (datanya) akan segera launching di dashboard kita," tegasnya.

Sementara pada kesempatan berbeda, Menteri PKP, Maruarar Sirait memang sempat memaparkan bahwa Kementerian PKP belum memulai proyek pembangunan lantaran belum mendapat alokasi anggaran.

Asal tahu saja, Kementerian PKP mendapat pagu Anggaran TA 2025 sebesar Rp 3,44 triliun. Angka tersebut paling besar digunakan untuk belanja modal proyek eksisting yang terkontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, Perbankan Tancap Gas Kejar Penyaluran KPR FLPP

Dalam penjelasannya, belanja modal Kementerian PKP TA 2025 dianggarkan sebesar Rp 1,02 triliun. Di mana, hingga periode 30 Juni 2025 realisasinya tembus Rp 510,2 miliar untuk melanjutkan pembayaran pekerjaan fisik Rusun IKN (Rp 447,13 miliar), lanjutan Rusun Kejaksaan Tinggi Riau (Rp 12,02 miliar Dan Rusun Kejaksaan Tinggi Papua (Rp 9,85 miliar).

Kemudian, realisasi belanja terbesar kedua yakni untuk belanja pegawai mencapai Rp 134,25 miliar atau mencapai 31,99% dari total pagu Rp 419,6 miliar.

Terakhir, Ara menjelaskan pagu belanja barang ditetapkan sebesar Rp 2 triliun, namun realisasinya baru sebesar 16,27% atau sekitar Rp 325,9 miliar.

"Belanja pegawai dari pagu Rp 419 miliar kami juga sudah sampaikan di sini tertulis sudah terserap 31,99%, belanja barang 16,27%, dan belanja modal 49%," pungkas Ara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News