JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku sulit mencapai realisasi penyerapan anggaran lebih dari 90% dari pagu senilai Rp 56,26 triliun pada tahun 2011.

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian PU, Wasito Pandu mengatakan hal tersebut didasarkan pada banyaknya dana-dana yang memang sudah tidak dapat terserap hingga akhir tahun. Beberapa di antaranya adalah anggaran sisa lelang sebesar Rp 1,04 triliun, kontrak proyek yang diputus karena kasus pailit PT Istaka Karya untuk proyek di Banten dan Lampung senilai Rp 125 miliar.

"Prediksi bisa menyerap anggaran hingga akhir tahun sebesar 89,5%. Rasanya berat untuk mencapai penyerapan anggaran lebih dari 90%, padahal target kita hingga akhir tahun 93%," kata Wasito Pandu, di Kementerian PU, Jakarta, Kamis (22/12).

Selain itu, lanjut Pandu, sulitnya menyerap anggaran tersebut dikarenakan banyaknya kendala pembebasan lahan seperti di Jatigede, Cisumdawu, Medan-Kualanamu, Solo-Kertosono yang menyisakan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 609 miliar. Belum lagi masih adanya beberapa dana multi years contract yang tersisa serta dana-dana pinjaman luar negeri yang terhambat karena persoalan administrasi.

Sedangkan untuk dana terblokir yang awalnya sebesar Rp935 miliar, menurut Pandu saat ini masih tersisa Rp 365 yang terdiri atas dana pembesaran waduk Jatigede Rp 101 miliar, dana rencana kenaikan tunjangan Rp 68,6 miliar, dan sisa dana eskalasi jembatan Suramadu Rp 55 miliar, pembangunan gedung workshop seluruh Indonesia sebesar Rp 22,5 miliar.

“Sudah susah untuk menyerap lebih dari 90%. Memang mengalami penurunan dari tahun lalu 93% tapi tidak terserap ini karena ada dana 8% yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, ” ujarnya. Terkait penyerapan anggaran di Kementerian PU hingga 22 Desember, saat ini telah mencapai 86,06% untuk realisasi fisik, serta 85,93% untuk penyerapan anggaran keuangan.

Meski demikian, Pagu anggaran di Kementerian PU pada 2012 mengalami peningkatan sekitar Rp 5 triliun dari Rp 56,9 triliun menjadi Rp 62,5 triliun. Selain itu, PU juga akan mendapatkan dana tambahan reward dari Kementerian Keuangan karena dianggap mampu menyerap tinggi belanja modal.

Menurut Pandu, dari Dipa anggaran 2011 sebesar Rp. 56,2 triliun, PU mampu mengeluarkan belanja modal sebesar Rp. 43,8 triliun, sementara belanja barang yang dikeluarkan Rp. 8,4 triliun, belanja pegawai Rp. 1,2 triliun dan bantuan sosial 3,3 triliun.

Menteri PU, Djoko Kirmanto mengakui kementerian yang dipimpinnya agak kurang melakukan penyerapan anggaran di tahun 2011. Hal ini karena ada beberapa masalah atau kendala yang menghambat proses penyerapan anggaran tersebut. "Penyerapan memang agak kurang, tetapi sudah bisa diatasi. sekarang sekitar 85%, tapi belum sampai 90%," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.