KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 pada 2025 berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

Nilai tersebut masuk kategori sangat baik sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencerminkan tren peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus berlangsung.

Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mengatakan, Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam lima tahun terakhir.

Baca Juga: Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI Kamis Malam, Ini Respon Menteri PU

"Tahun lalu kategorinya sangat baik," ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Data Kementerian PU menunjukkan nilai IKM terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2021, IKM tercatat sebesar 78,25, kemudian naik menjadi 83,59 pada 2022, meningkat lagi menjadi 86,18 pada 2023, lalu mencapai 88,22 pada 2024, sebelum menembus 89,76 pada 2025.

Survei dilakukan pada 15 September hingga 5 Oktober 2025 dengan melibatkan 635 responden yang mewakili 50 Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau balai dari lima unit organisasi di lingkungan Kementerian PU. 

Kelima unit tersebut meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan profil responden, sebanyak 68% merupakan laki-laki dan 32% perempuan. Kelompok usia 31-40 tahun menjadi yang terbanyak dengan porsi 30%, disusul usia 41-50 tahun sebesar 26%, usia 26-30 tahun 17%, usia di atas 50 tahun 14%, serta usia di bawah 25 tahun sebanyak 13%.

Baca Juga: Respons Menteri PU Setelah Viral Warga Patungan Perbaiki Jalan Emang-Emang di Aceh

Dari sisi pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan strata satu (S1) dengan porsi 62%. Selanjutnya lulusan S2 sebesar 17%, SMA/SMK 12%, D3/D4 sebanyak 6%, dan sisanya berasal dari jenjang pendidikan lainnya.

Hasil survei menunjukkan tiga aspek pelayanan dengan penilaian tertinggi adalah prosedur pelayanan, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara itu, kualitas produk layanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan masyarakat menjadi aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Kementerian PU menyatakan hasil SKM tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, kementerian juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog dengan para pemangku kepentingan guna menyampaikan hasil survei sekaligus menghimpun masukan dari pengguna layanan.

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai capaian tersebut tidak boleh membuat Kementerian PU berpuas diri.

Baca Juga: Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp 34,33 Triliun untuk Program Prioritas Prabowo

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan perlu dibarengi dengan penguatan pengawasan internal dan tata kelola organisasi, termasuk menindak aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih tertib dan profesional.

Sumber: https://wartakota.tribunnews.com/nasional/896855/ikm-kementerian-pu-tembus-8976-tertinggi-dalam-lima-tahun-terakhir?page=all#goog_rewarded.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News