KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran senilai Rp109,78 miliar untuk penanganan infrastruktur terdampak pascagempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Anggaran tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pemulihan infrastruktur yang masih terus didata pemerintah.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan total usulan anggaran untuk penanganan infrastruktur terdampak gempa NTT mencapai Rp906,46 miliar.

Angka tersebut terdiri dari Rp109,78 miliar untuk penanganan awal dan Rp796,68 miliar untuk rehabilitasi serta rekonstruksi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian PU akan menggunakan APBN 2026 melalui realokasi anggaran sejumlah proyek. Langkah ini dilakukan agar penanganan infrastruktur dapat segera berjalan tanpa menunggu proses penganggaran baru.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PU 2027 Rp114,6 Triliun, DPR Desak Tindak Lanjut Temuan WTP

"Kalau tanggap darurat tuh anggarannya sebetulnya itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tapi kan BNPB juga lagi kesulitan jadi sementara waktu karena kan mesti kerja cepat, sementara waktu saya ambil dari uang saya sendiri (APBN Kementerian PU)," kata Dody dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dody menjelaskan, realokasi anggaran akan mencakup berbagai proyek di lingkungan Kementerian PU, termasuk yang berada di bawah Bina Marga, Cipta Karya, maupun proyek strategis.

"Semua, semua dari proyek-proyek yang terkait. Bina Marga, Cipta Karya, semua-semua dari proyek strategis semua," kata Dody.

Selain kebutuhan penanganan awal, Kementerian PU juga menyiapkan sekitar Rp610 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat gempa.

Besaran kebutuhan tersebut masih berpotensi berubah karena pendataan kerusakan belum final. Gempa susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah NTT menyebabkan kerusakan infrastruktur terus diperbarui.

Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah Jembatan Wae Pesi. Jembatan tersebut mengalami kerusakan pada sejumlah bagian struktur, meski masih dapat dilalui secara terbatas.

Baca Juga: Belanja Modal Dipangkas Hampir 20%, Target Pertumbuhan 6% di 2027 Semakin Sulit

Lebih lanjut, Kementerian PU berencana memasang jembatan Bailey untuk mempertahankan konektivitas selama jembatan utama diperbaiki. Jembatan Wae Pesi menjadi prioritas karena terhubung dengan Pelabuhan Reo yang memiliki depo Pertamina.

Selain jalan dan jembatan, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur air bersih. Kementerian PU menyebut sejumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak gempa sehingga pasokan air bagi masyarakat dan pengungsi ikut terganggu.

Untuk sementara, kebutuhan air dipenuhi menggunakan mobil tangki yang memasok air ke hidran utama. Kementerian PU juga menyiapkan toilet mobil untuk mendukung kebutuhan sanitasi masyarakat di wilayah terdampak.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta keterbatasan fiskal pemerintah daerah tidak menjadi penghambat pemulihan infrastruktur NTT. 

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan penuh karena kemampuan anggaran pemerintah daerah di NTT relatif terbatas.

Baca Juga: MagangHub Angkatan II Batch 2 Dibuka September 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

"Tadi teman-teman menanyakan misalnya anggaran di NTT cukup terbatas, anggaran kabupaten/kotanya, mau enggak mau harus ada keterlibatan penuh dari pusat. Saya kira ini sudah, saya meyakini sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat. Kita tunggu waktunya aja, kapan," kata Huda di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Huda menegaskan, pemerintah harus memastikan kebutuhan pendanaan penanganan gempa segera dipenuhi sehingga proses pemulihan tidak terkendala persoalan anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News