KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 16,66 triliun untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2021.

"Untuk FLPP anggarannya sebesar Rp 16,66 triliun. Jumlah unit yang bisa dilayani nanti dengan anggaran sebesar itu adalah 157.500 unit," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Senin (1/2).

Menurut Eko, FLPP mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat dan stakeholder. Menurutnya, hal ini pun terlihat dari penyerapannya pada 2020 yang mencapai 109.000 unit.

Eko juga melanjutkan sejak 2015 hingga 2020, 10 provinsi teratas yang merealisasikan FLPP adalah Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Riau dan Jawa Tengah.

Baca Juga: Pembangunan rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah berpeluang naik tahun ini

"Bank-bank pelaksana FLPP dari 2015-20202 secara akumulatif itu ada 50 bank yang terlibat dalam penyaluran FLPP," katanya.

Tak hanya FLPP, Eko juga merinci bantuan pembiayaan perumahan di 2021 antara lain untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 8,7 miliar atau sekitar 218 unit.

Meski begitu, menurutnya anggaran ini bisa diperbesar hingga Rp 2,67 triliun untuk 66.750 unit. Selanjutnya anggaran untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB)sebesar Rp 5,96 triliun.

"Ini digunakan bukan untuk penerbitan KPR baru, tetapi untuk membayar yang menggulung, yaitu sejak tahun 2015, kami membayar tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya" ujarnya.

Sementara untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dianggarkan Rp 630 miliar untuk 157.500 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto