KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Dukungan ini diberikan salah satunya melalui program padat karya tunai (PKT) penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK).

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, program sanitasi pondok pesantren masih tahap penyesuaian desain dan rencana anggaran biaya (RAB) yang dilakukan oleh konsultan perencana dan penyediaan tenaga fasilitator lapangan.

"Kami targetkan konstruksi dapat dimulai menjelang Idul Fitri,” ujar Diana dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/4).

Kementerian PUPR menerangkan, pada tahun anggaran 2021, akan dilaksanakan kegiatan pembangunan 6.000 unit bangunan mandi cuci kakus (MCK) di pondok pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Rencananya kegiatan ini akan menyerap 36.000 tenaga kerja.

Baca Juga: Kementerian PUPR targetkan bendungan Budong-Budong Sulawesi Barat rampung 2023

Program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp 200 juta.

Sebagai informasi, di samping sanitasi pondok pesantren/LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dengan total anggaran Rp 3,8 triliun dengan target penyerapan 183.821 tenaga kerja.

Kegiatan tersebut meliputi kota tanpa kumuh (KOTAKU), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), tempat pengolahan sampah - reduce reuse recycle (TPS3R), sanitasi perdesaan padat karya (Sanimas), SPAM perdesaan padat karya (Pamsimas) dan kegiatan kontraktual dengan skema padat karya.

KOTAKU dilaksanakan di 2.099 lokasi dengan anggaran Rp 976,6 miliar, PISEW dilaksanakan di 1.500 kecamatan dengan anggaran Rp 900 miliar, TPS3R di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar.

Kemudian Sanimas dilaksanakan di 5.510 lokasi dengan anggaran Rp 713,73 miliar, Pamsimas di 4.525 desa dengan anggaran Rp 943 miliar dan kegiatan kontraktual dengan skema padat karya di 155 lokasi dengan anggaran Rp 224,9 miliar.

Selanjutnya: Kementerian PUPR tengah proses finalisasi KPBU proyek jembatan Batam - Bintan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat