KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum turun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap anggaran awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah bisa diproses pada Agustus 2022 ini. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, hingga saat ini anggaran pembangunan IKN belum diberikan Kementerian Keuangan ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian PUPR karena masih dalam proses administrasi DIPA. Meski begitu, ia menilai proses ini akan selesai di Agustus ini. “Dalam proses administrasi DIPA,” ujar Endra kepada Kontan.co.id, Rabu (10/8).
Endra menyebut, total anggaran yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN pada tahun 2022 sebanyak Rp 5,4 triliun sesuai Surat Menteri PUPR ke Menteri Keuangan tanggal 4 Juli 2022.
Baca Juga: Bahas Penetapan RDTR IKN, BPN Akan Koordinasi dengan Otorita IKN dan KLHK Endra menyatakan, posisi saat ini yang sudah selesai lelangnya adalah
land development. Meski telah selesai dilelang, tetapi belum bisa kontrak karena anggaran belum tertuang dalam DIPA resmi. Ia menambahkan, dalam waktu dekat lelang yang akan selesai juga adalah pembangunan jalan dan jembatan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan di dalam kawasan KIPP. “Posisi kita kan siap untuk bergerak begitu anggarannya tersedia dalam DIPA. Tentunya semakin cepat, semakin baik agar penyerapan di akhir tahun bisa optimal. Sampai akhir tahun kan tinggal 4 bulan saja, perlu kerja keras untuk menyerap anggaran yang tersedia,” kata Endra. Untuk diketahui, terdapat sejumlah tender proyek IKN yang tengah dilakukan. Diantaranya, pembangunan kalan kerja/logistik IKN, paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 193,5 miliar. Tercatat ada 167 peserta yang mengikuti tender tersebut. Dari jumlah itu, ada 5 peserta tender yang memenuhi evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan, PT Modern Widya Tehnical, dan PT Hutama Karya Wilayah IV. Lalu, Jalan Tol IKN Segmen Kkt Kariangau - Sp. Tempadung dengan nilai HPS senilai Rp 2 triliun. Tercatat, ada 194 peserta yang mengikuti tender tersebut. Dari jumlah itu, 3 peserta tender yang memenuhi evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya Wilayah IV, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Selanjutnya, tender proyek Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Pulau Balang dengan nilai HPS senilai Rp 2,2 triliun. Tercatat, ada 217 peserta yang mengikuti tender tersebut. Dari jumlah itu, ada 3 peserta tender yang memenuhi evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya Wilayah IV, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Kemudian, tender pembangunan jalan di dalam KIPP: Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dengan HPS senilai Rp 709,9 miliar. Tercatat, ada 85 peserta yang mengikuti tender tersebut. Dari jumlah itu, ada 6 peserta tender yang telah memenuhi evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan, PT Jaya Konstruksi Manggala, PT Modern Widya Tehnical, dan PT Yasa Patria Perkasa. Serta, tender Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Kariangau dengan HPS senilai Rp 3,5 triliun. Tercatat ada 132 peserta yang mengikuti tender tersebut. Dari jumlah itu, ada 3 peserta tender yang telah memenuhi evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya Wilayah IV.
Baca Juga: Dana Pembangunan IKN Tak Kunjung Cair, Ini Jawaban Sri Mulyani Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat