KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikan Rp 149,81 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pagu anggaran ini sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus. Jumlah tersebut bertambah Rp 34,23 triliun dari keputusan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Tanggal 8 Mei 2020. Menurut Basuki, anggaran Rp 149,81 triliun tersebut akan digunakan untuk merealisasikan beberapa pekerjaan yang sempat tertunda di 2020.
Baca Juga: Kementerian PUPR: Saatnya generasi milenial tinggal di hunian vertikal "Tahun 2020 ini Kementerian PUPR mendelay beberapa pekerjaan, bukan membatalkan. Jadinya tadi single years menjadi multi year, atau yang belum lelang kita jadikan prioritas di tahun 2021," ujar Basuki dalam konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2021. Adapun tambahan anggaran sebesar Rp 34,23 triliun tersebut akan digunakan untuk program ketahanan pangan sekitar Rp 9,5 triliun. Program ketahanan pangan ini ada yang ditujukan untuk pengembangan
food estate di Kalimantan Tengah atau di Sumatra Utara. Bila dirinci, untuk
food estate eks PLG Kalteng dianggarkan Rp 9,53 triliun, sementara
food estate di luar eks PLG sekitar Rp 332,2 miliar. Untuk
food estate di Humbang Hasundutan sekitar Rp 125 miliar. Untuk ketahanan pangan nasional disiapkan anggaran Rp 2,9 triliun, untuk pembangunan jaringan irigasi air tanah di Belu sekitar Rp 75 miliar. Selanjutnya, anggaran tersebut juga digunakan untuk infrastruktur kawasan industri di Batang yakni seluas 4.000 ha dan di Subang 1.600 ha. Anggarannya sekitar Rp 9,68 triliun. "Rp 34,23 triliun tadi juga digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan industri. Jadi Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk menyiapkan sarana dan prasarana dasar, seperti jalan, ada
interchange toll, sumber air, sanitasi juga rumah-rumah susun untuk pekerjanya," jelas Basuki.
Selanjutnya untuk konektivitas jalan sekitar Rp 5,57 triliun, pengendalian banjir Jakarta dan daerah lain sekitar Rp 3,7 triliun, untuk infrastruktur penugasan Rp 2,71 triliun serta untuk perkuatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesiapan dan pengelolaan proyek Rp 240,2 miliar.
Baca Juga: Kementerian PUPR Mengejar Penyelesaian Bendungan Napun Gete Sebelum Musim Hujan Secara keseluruhan, pagu anggaran Kementerian PUPR di 2021 dimanfaatkan untuk bidang sumber daya air Rp 58,55 triliun, bidang jalan dan jembatan Rp 53,96 triliun, bidang permukiman Rp 26,56 triliun, bidang perumahan Rp 8,09 triliun, juga dukungan manajemen Rp 2,65 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi