KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pada tahun politik ini, pemerintah terus genjar mengampanyekan visi tahun 2019 dalam meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Secara khusus pemerintah akan mempercepat program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi kompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500.000 dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019. Program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” kata Basuki dalam rilis, Jumat (25/1).

Untuk meningkatkan ketepatan data tenaga kerja konstruksi, Kementerian PUPR menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan di Jakarta, Jumat (25/1).

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin menambahkan, dengan adanya sinkronisasi data antara Ditjen Bina Konstruksi dengan Ditjen Dukcapil, permasalahan yang terjadi selama ini dalam proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data peserta pelatihan/uji sertifikasi kompetensi konstruksi dapat diminimalisir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli