KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam situasi Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) /Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan kelas dunia. Hal ini sejalan juga dengan rencana pelaksanaan MotoGP di Mandalika pada 2021 nanti sekaligus upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, di KSPN/DPSP Mandalika Kementerian PUPR sejak tahun 2019-2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 154 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,45 triliun, permukiman Rp 223 miliar, dan perumahan Rp 132 miliar. Khusus di tahun 2020, alokasi penataan KSPN/DPSP Mandalika sebesar Rp 541 miliar. Saat ini  telah terealisasi secara keseluruhan Rp. 447 miliar atau 82,65 persen  sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 8 Desember 2020. 

“Khusus untuk dukungan MotoGP kami ditugaskan khusus membangun jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika, dimana sekarang sudah terkontrak pekerjaannya dan sedang berjalan konstruksinya. Jalan ini akan selesai sebelum ajang MotoGP di Indonesia dimulai pada tahun 2021,” kata Menteri Basuki. 

Pembangunan jalan Bypass BIL-Mandalika akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke Kawasan Wisata Mandalika guna mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga akan dibangun di kawasan Mandalika. Jalan Bypass BIL dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan dengan anggaran Rp 641,96 miliar pada tahun 2020 – 2021. 

Selain memperbaiki akses jalan, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas hunian masyarakat di KSPN Mandalika. Pada tahun 2020, di Nusa Tenggara Barat telah diprogramkan peningkatan kualitas rumah sebanyak 5.115 unit pada program rumah swadaya, atau dikenal dengan bedah rumah. 

Baca Juga: Pengusaha sambut baik rencana pemerintah tawarkan Proyek Strategis Nasional di 2021

Dari jumlah tersebut, sebagai alternatif akomodasi untuk event MotoGP, Kementerian PUPR membangun sekitar 915 unit pondok wisata (home stay) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Jumlah hunian wisata tersebut tersebar di Lombok Utara dan Lombok Tengah dengan pola reguler dan sarhunta (homestay).

Total anggaran untuk pembangunan sarhunta senilai sebesar Rp 62,23 miliar. Sementara untuk program BSPS reguler dialokasikan untuk 2.900 unit dengan nilai Rp 50,75 miliar. Khusus untuk pembangunan di koridor, maksimal bantuan per rumah adalah Rp. 35 juta, sedangkan untuk rumah singgah atau lokasi usaha pendukung wisata lainnya maksimal sebesar Rp115 juta.

Lewat Program Sarhunta, rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni mendapatkan bantuan bedah rumah yang akan juga ditambah ruangan khusus untuk tempat menginap  para wisatawan yang ingin merasakan bagaimana kehidupan masyarakat. Desain bangunan yang disesuaikan dengan gaya arsitektur lokal kian menambah keelokan hunian masyarakat.

Selain itu, lewat Program Sarhunta, masyarakat didorong  memfungsikan tempat tinggalnya sebagai workshop, toko, kuliner, serta usaha atau jasa lainnya. 

Disamping itu juga dilakukan pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 km yang saat ini progres fisiknya sudah mencapai 96,36% dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2020 dengan anggaran Rp 75 miliar. Di bidang permukiman dilakukan penataan kawasan 3 Gili yakni Gili Air, Meno dan Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dengan nilai kontrak tahun jamak 2020-2021 sebesar Rp 64 miliar. 

Selanjutnya Kementerian PUPR pada tahun 2020 juga melakukan Peningkatan Kapasitas Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Pengengat dengan volume 250.000 Kepala Keluarga (KK) dengan nilai kontrak tahun jamak 2020-2021 sebesar Rp21,23 miliar, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gili Air untuk 1000 Sambungan Rumah (SR) dengan nilai kontrak tahun jamak 2020-2021 senilai Rp. 30,69 miliar.

Selanjutnya: REI: Penyusunan RPP UU Cipta Kerja harus punya target investasi jelas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .